SUMENEP, NEWS9 – Pernyataan kontroversial disampaikan Rosi, salah satu pihak yang menangani perizinan acara Ritmik Madura 2025.
Ia berdalih, miskomunikasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumenep terjadi akibat kendala sistem online Srikandi yang mengalami gangguan.
“Semua surat itu sudah terpadu dari dinas perizinan ke Satpol PP dan DLH. Surat izin dari perizinan ke DLH sudah keluar tanggal 12 Juni. Tapi karena Srikandi error seharian, surat itu tidak bisa masuk. Itu murni kendala teknis, bukan karena kami abai terhadap lingkungan,” ujar Rosi kepada News9.id, Sabtu (14/6/2025).
Rosi mengaku hanya membantu proses surat-menyurat dan menyampaikan bahwa seluruh kepanitiaan berada di Bangkalan.
Ia juga meminta agar pemberitaan mengenai kegiatan tersebut ditarik atau takedown, dengan alasan tidak ingin polemik semakin meluas.
“Biar tidak jadi ramai. Ini bukan kerja sama dengan sponsor rokok atau pihak tertentu. Saya hanya bantu urusan perizinan,” ujarnya beralasan.
Ketika ditanya lebih lanjut soal langkah antisipatif atas gangguan sistem online tersebut terutama dengan cara melakukan konfirmasi langsung ke DLH atau Satpol PP. Rosi malah menyatakan ketidaktahuannya soal regulasi yang berlaku.
“Saya tidak tahu kalau harus menyampaikan langsung. Tapi untuk urusan kebersihan, kami siap bertanggung jawab, pastikan lapangan bersih pasca-acara. Kami ingin tamu dari Bangkalan juga nyaman,” tambahnya.
Sebelumnya, kegiatan bertajuk Ritmik Madura yang dijadwalkan berlangsung Sabtu malam, 14 Juni 2025, di depan Pendopo Keraton Sumenep, menuai kritik tajam.
Acara seni yang semestinya menjadi ruang ekspresi justru dinilai menciderai semangat program “Sumenepku Bersih” yang tengah digalakkan oleh Pemkab Sumenep.
Sayangnya, Ketua Pelaksana kegiatan, Didit, saat dikonfirmasi News9.id, enggan memberikan pernyataan.
Sikap bungkam itu semakin memperkuat dugaan bahwa acara digelar tanpa koordinasi matang dan mengabaikan aspek tanggung jawab lingkungan.
Di sisi lain, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumenep pun menyampaikan kekecewaan.
Mereka mengaku tidak menerima pemberitahuan resmi dari panitia, baik terkait pelaksanaan acara maupun penanganan kebersihan.
“Kami tidak menerima surat apa pun dari panitia. Idealnya, surat masuk minimal H-2. Bahkan, acara lain biasanya bersurat sejak sebulan sebelumnya,” tegas Jamil, Koordinator Kebersihan DLH Sumenep.
Jamil menilai ketidakhadiran koordinasi ini berisiko menimbulkan dampak lingkungan seperti penumpukan sampah, kekumuhan, hingga pencemaran area publik.
“Kalau tidak koordinasi, siapa yang bertanggung jawab kalau tempatnya jadi kotor?” sindir Jamil.
Menurutnya, sikap abai seperti itu mencederai semangat menjadikan “Sumenepku Bersih” sebagai wajah kota yang tertib, sehat, dan peduli lingkungan.
“Acara boleh ramai, tapi jangan lupa tanggung jawab sosialnya. Jangan cuma euforianya saja yang diurus,” pungkasnya. ***
