SUMENEP, NEWS9 – Dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, kian mengkhawatirkan.
Pasalnya, praktik ilegal tersebut diduga berlangsung secara masif, sistematis, dan nyaris tanpa pengawasan.
Hasil pantauan media ini di lapangan menunjukkan hampir seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Sumenep masih melayani pengisian solar subsidi menggunakan jerigen.
Aktivitas tersebut kuat dugaan tidak sesuai dengan peruntukan BBM bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi nelayan dan masyarakat kecil.
Solar subsidi itu diduga dikumpulkan oleh jaringan atau sindikat tertentu untuk kemudian disalurkan ke luar daerah, seperti Pamekasan, Bangkalan, hingga Surabaya.
Praktik itu jelas merugikan keuangan negara sekaligus menggerus hak masyarakat yang seharusnya menikmati subsidi tersebut.
Ironisnya, aktivitas para pelaku terkesan berlangsung terang-terangan dan tanpa hambatan.
Mereka bebas keluar-masuk SPBU, mengisi jerigen berulang kali, seolah tak tersentuh pengawasan pemerintah daerah maupun Pertamina sebagai pihak penanggung jawab distribusi BBM.
“Sudah lama kegiatan ini berlangsung. Mereka bolak-balik mengisi jerigen di SPBU, tapi tidak pernah ada penindakan tegas,” ungkap salah satu sumber kepada News9.id, yang meminta identitasnya dirahasiakan, Rabu (17/12/2025).
Lebih jauh, sumber tersebut mengungkapkan bahwa sindikat BBM subsidi diduga memanfaatkan rekomendasi nelayan yang diterbitkan di wilayah Sumenep.
Rekomendasi yang semestinya digunakan untuk menunjang operasional nelayan justru disalahgunakan oleh oknum demi kepentingan bisnis ilegal.
“Pembuatan rekom nelayan sangat mudah. Banyak yang jelas bukan nelayan, tapi bisa mendapatkan rekom. Ini celah besar yang dimanfaatkan,” tegasnya.
Fakta itu memunculkan tanda tanya besar soal lemahnya sistem pengawasan dan validasi penerbitan rekomendasi BBM subsidi.
“Jika kondisi ini terus dibiarkan, praktik penjarahan solar subsidi dikhawatirkan semakin terstruktur dan sulit dibendung,” terangnya.
Masyarakat mendesak pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta Pertamina untuk segera turun tangan.
Evaluasi menyeluruh, audit distribusi, dan penindakan tegas terhadap para pelaku dinilai mendesak dilakukan.
“Tanpa transparansi dan pengawasan ketat, subsidi negara hanya akan menjadi bancakan mafia, sementara nelayan dan rakyat kecil kembali menjadi korban,” tandas sumber. ***
>