SUMENEP, NEWS9 – Seorang kepala desa (kades) di Kabupaten Sumenep, Syamsul, menuai sorotan tajam usai melakukan siaran langsung di TikTok bersama Bupati Situbondo yang akrab disapa Mas Rio.
Alih-alih mencari solusi di internal daerahnya sendiri, Syamsul justru mengadu ke kepala daerah lain terkait persoalan layanan ambulans dan pemulangan jenazah dari luar negeri.
Sikap tersebut dinilai bukan sekadar keliru, tetapi juga dianggap menampar wajah Pemerintah Kabupaten Sumenep di ruang publik.
“Kami geram. Ini bukan soal TikTok semata, tapi soal martabat daerah. Pemerintah Sumenep seperti dilecehkan di depan publik,” ujar seorang tokoh masyarakat Sumenep, Minggu (29/3/2026).
Menurutnya, langkah Syamsul memicu tanda tanya besar.
Sebagai kepala desa, seharusnya ia memahami alur birokrasi dan mekanisme penyelesaian masalah di daerahnya sendiri, bukan malah curhat ke luar wilayah.
“Kenapa harus ke Bupati Situbondo. Apa sudah tidak percaya dengan pemerintah sendiri. Ada camat, ada pemerintah desa, ada DPMD. Ini seperti menelanjangi kelemahan daerah sendiri di depan orang lain,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menilai tindakan tersebut berpotensi membentuk opini negatif publik, seolah-olah Kabupaten Sumenep tidak memiliki kapasitas, sumber daya manusia, maupun solusi atas persoalan warganya.
“Ini berbahaya. Seakan-akan Sumenep krisis orang pintar, krisis akademisi, dan krisis solusi. Padahal tidak seperti itu,” imbuhnya.
Sementara itu, kemarahan publik bukan tanpa alasan.
Mereka menilai, sebagai pejabat publik, seorang kepala desa semestinya menjaga etika, kehormatan institusi, serta kepercayaan masyarakat.
“Sebagai masyarakat, kami merasa dilecehkan. Seolah-olah daerah ini tidak mampu menyelesaikan persoalannya sendiri, sampai harus membawa isu ke kabupaten lain,” tandasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari Kades Syamsul terkait polemik tersebut lantaran keterbatasan komunikasi.
Namun, tekanan publik terus menguat, menuntut penjelasan sekaligus evaluasi terhadap sikap pejabat yang dinilai melampaui batas etika birokrasi. ***
