SUMENEP, News9 – Universitas Bahaudin Mudhary (UNIBA) Madura, Jawa Timur, tengah menjadi sorotan publik akibat rentetan isu kontroversial yang mencoreng citranya.
Kampus yang baru berusia enam tahun ini menghadapi berbagai masalah, mulai dari dugaan skandal pelecehan seksual, narkoba, hingga polemik pemotongan beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) tahun 2023.
Isu-isu tersebut telah memengaruhi kepercayaan publik terhadap kampus yang berlokasi di Jl. Raya Lenteng, No. 10, Batuan, Sumenep.
Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah penerima beasiswa KIP di UNIBA Madura mengalami penurunan drastis pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya.
Pada tahun 2023, sebanyak 399 mahasiswa menerima KIP. Namun, jumlah tersebut anjlok menjadi 181 mahasiswa pada tahun 2024.
Fakta itu dibenarkan oleh Rektor UNIBA Madura, Rahmad Hidayat, yang menjelaskan bahwa penerima KIP tahun 2024 hanya berasal dari skema 1.
“Penerima KIP tahun 2024 berjumlah 181 mahasiswa, semuanya dari skema 1. Itu saya sendiri yang melobi ke Dikti,” ujarnya saat ditemui di ruang tamu kampus, Jumat (10/1/2025).
Rahmad Hidayat menegaskan bahwa proses pengajuan KIP dilakukan secara langsung oleh dirinya tanpa melibatkan pihak lain, termasuk Wakil Rektor.
Namun, penurunan jumlah penerima beasiswa tersebut menuai kritik dari mahasiswa.
Seorang mahasiswa yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan kekecewaannya terhadap transparansi kampus dalam pengajuan dan pengelolaan beasiswa.
“Kami merasa kampus seharusnya lebih proaktif memperjuangkan hak mahasiswa yang membutuhkan. Mengapa hanya skema 1 yang diajukan? Apakah ini sudah maksimal?” ungkap mahasiswa tersebut, Sabtu (11/1/2025).
Mahasiswa itu juga mempertanyakan mengapa pengelolaan beasiswa belum menyentuh seluruh mahasiswa yang benar-benar membutuhkan.
Kritik tersebut menunjukkan adanya harapan agar pihak kampus dapat lebih transparan dan adil dalam pengelolaan program beasiswa di masa mendatang.
Dengan rentetan isu yang dihadapi, UNIBA Madura kini berada di bawah tekanan untuk memulihkan citra dan kepercayaan publik.
Langkah nyata dan keterbukaan menjadi kunci untuk menjawab berbagai tudingan yang merundung institusi tersebut. ***
