SUMENEP, NEWS9 – Sejumlah aktivis dari berbagai daerah di Madura, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep, bersatu dalam mengawal penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diduga diselewengkan dalam berbagai program pembangunan.
Dalam sebuah surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jaksa Agung, serta Kapolri, para aktivis menyampaikan keprihatinan mendalam terkait aliran dana APBN yang diduga menjadi bancakan oknum tertentu.
Mereka menemukan berbagai program pemerintah, seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), ketahanan pangan, hingga program P3-TGAI, yang seharusnya membantu masyarakat, namun nyatanya tidak sepenuhnya tersalurkan.
“Dana triliunan rupiah yang turun ke Madura ini hanya tersalurkan sekitar 60 persen, sementara 40 persen lainnya menguap. Bahkan dalam beberapa kasus, masyarakat hanya menerima 45 persen, sementara 55 persen sisanya diduga diselewengkan,” ujar Ainur Rahman, Juru Bicara Koalisi Aktivis Madura, Rabu (5/2/2025).
Mereka juga mengklaim telah mengantongi bukti-bukti dugaan penyelewengan yang terjadi di berbagai daerah.
Oleh karena itu, mereka mendesak agar aparat penegak hukum segera turun tangan dan melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan korupsi dalam program-program tersebut.
“Kami tidak akan tinggal diam. Ini uang rakyat, dan kami akan mengawalnya agar tidak disalahgunakan!” tegas Ainur Rahman.
Para aktivis berharap, dengan adanya perhatian dari pemerintah pusat dan aparat penegak hukum, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana APBN di Madura dapat ditegakkan.
Mereka juga mengajak seluruh masyarakat untuk ikut mengawasi realisasi program-program pemerintah agar benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat. ***
