SAMPANG, NEWS9 – Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh pada 2 Mei 2025 kembali digelar dengan semangat tinggi.
Pemerintah mengusung tema “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”, sebuah seruan ideal yang seharusnya merefleksikan komitmen nyata dalam menghadirkan kualitas pendidikan yang merata di seluruh penjuru negeri.
Namun, kondisi di lapangan ternyata masih menyisakan ironi yang mendalam.
Di Kabupaten Sampang, Madura, cita-cita pendidikan bermutu tampak kontras dengan realitas yang dihadapi salah satu sekolah dasar negeri di pusat kota.
UPTD SDN Rongtengah 3, yang berlokasi di Jalan Semeru, Kelurahan Rongtengah, memperlihatkan wajah lain dari dunia pendidikan kita, gedung sekolah yang rapuh dan nyaris membahayakan jiwa.
Dari pantauan reporter News9.id pada Jumat pagi (2/5/25), tampak bahwa bagian depan sekolah masih tampak layak. Namun, kondisi di sisi belakang dan samping sekolah menunjukkan kerusakan serius.
Atap dan plafon bangunan lama berlubang besar, rangka kayu terlihat lapuk, dan struktur penyangga dibiarkan terpapar waktu tanpa tindakan nyata.
Yang lebih mengkhawatirkan, bagian sekolah yang rusak itu menghadap ke jalan kampung yang kerap dilalui siswa maupun warga sekitar.
Potensi bahaya tidak lagi bersifat asumtif, ia adalah ancaman nyata yang menunggu waktu.
Menurut penelusuran kontributor News9.id awal tahun 2024, kepala sekolah SDN Rongtengah 3 mengaku telah melaporkan kerusakan tersebut sejak 2023.
Laporan tersebut bahkan disebut telah ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan Sampang melalui survei langsung oleh tim di bawah koordinasi A. Rahman, Kabid Pembinaan SD saat itu.
Namun, hingga Hardiknas 2025, tak ada tanda-tanda realisasi perbaikan. Janji tinggal janji.
Ach Sulton Alfarisi, aktivis dari Divisi Pendidikan dan Kebijakan SP2M Sampang, menyoroti mandeknya respons Disdik terhadap usulan yang mestinya menjadi prioritas.
“Anggaran pembangunan fisik di Dinas Pendidikan Sampang setiap tahun cukup besar, tapi justru sekolah yang kondisinya sangat parah seperti ini malah diabaikan. Ini persoalan kepekaan dan integritas,” ujarnya.
Ia juga menyinggung bahwa pejabat dinas sering kali menjadikan sistem Dapodik sebagai tameng, tanpa mengakui bahwa dalam prosesnya tetap ada ruang untuk menentukan skala prioritas berdasarkan urgensi.
Ironisnya, kata Sulton, sekolah-sekolah yang kondisinya sudah baik justru terus mendapatkan bantuan. Sementara yang nyaris roboh, harus sabar mengantre seperti pendaftar haji.
“Kalau mekanismenya terus seperti ini, maka jargon pemerataan pendidikan hanya akan jadi retorika tahunan. Mutu pendidikan tidak akan pernah bisa merata,” tegasnya.
Peringatan Hardiknas seharusnya menjadi momentum refleksi, bukan seremoni. Ketika gedung sekolah dibiarkan nyaris runtuh di tengah kota, publik berhak mempertanyakan: untuk siapa sebenarnya pendidikan bermutu itu diperjuangkan? ***
