SUMENEP, NEWS9 – Komisi I DPRD Kabupaten Sumenep akhirnya angkat bicara terkait kelangkaan dan tingginya harga gas LPG 3 kilogram (gas melon) yang meresahkan warga dalam beberapa pekan terakhir.
Anggota Komisi I, Hairul Anwar, ST., MT, menegaskan bahwa persoalan itu bukan bersumber dari keterlambatan atau gangguan distribusi dari pihak Pertamina, melainkan diduga kuat akibat ulah oknum nakal di tingkat agen dan sub agen.
“Pasokan dari Pertamina berjalan lancar. Tidak ada pengurangan kuota. Kalau masyarakat tetap kesulitan mendapatkan gas, berarti ada yang bermain. Kami curiga ada penimbunan atau pengalihan distribusi yang dilakukan oknum agen. Jika terbukti, kami akan rekomendasikan pencabutan izin usahanya,” tegas Hairul, Senin (16/6/2025).
Pernyataan tersebut merujuk pada hasil rapat koordinasi antara Komisi I dengan Bagian Perekonomian Pemkab Sumenep.
Pemerintah daerah menyatakan bahwa pengiriman gas dari SPBE ke agen tetap berjalan normal tanpa hambatan.
Menurut Hairul, secara logis, satu tabung gas 3 kg untuk kebutuhan rumah tangga normal tidak akan habis dalam sehari.
Maka, kelangkaan yang terjadi di masyarakat bukan disebabkan oleh konsumsi berlebihan, tetapi lebih pada gangguan distribusi yang diduga sengaja dibuat.
“Pengecer tidak mungkin mampu menimbun karena keterbatasan tempat. Artinya, dugaan kuat mengarah pada permainan antara agen dan sub agen. Ini harus segera diusut,” tambahnya.
Komisi I mendesak dinas terkait dan aparat penegak hukum untuk memperketat pengawasan distribusi gas bersubsidi dan menindak tegas para pelaku penyimpangan.
“Gas melon ini disubsidi negara untuk rakyat kecil. Kalau ada yang mempermainkan, itu sama saja merampas hak masyarakat. Kami minta Pemkab bertindak tegas,” ujar Hairul.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Setda Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, memastikan bahwa stok LPG 3 kg di wilayah Sumenep masih dalam kondisi aman.
Ia menyebut, yang terjadi bukan kelangkaan, melainkan peningkatan konsumsi masyarakat akibat momentum hari besar dan libur panjang.
“Biasanya warga membeli dua tabung, tapi dalam beberapa minggu terakhir ada yang membeli sampai empat. Ini membuat permintaan meningkat drastis,” jelas Dadang.
Sebagai langkah antisipasi, Pemkab Sumenep telah mengajukan tambahan kuota fakultatif ke Pertamina dan mendapat persetujuan sebanyak 30.000 tabung LPG 3 kg.
Tambahan tersebut sudah mulai didistribusikan ke wilayah-wilayah terdampak.
“Kami pastikan distribusi tambahan ini tepat sasaran. Agen dan sub agen juga kami ingatkan agar tidak menjual ke pengecer dalam jumlah besar tanpa kontrol. Pengawasan terus kami lakukan di lapangan,” tegasnya.
“Masyarakat diharap tetap tenang dan melaporkan apabila menemukan indikasi penyimpangan distribusi atau harga di atas HET yang ditetapkan,” pungkas Dadang. ***
