OPININEWS9 – Sering kali saya bertanya kepada diri sendiri: untuk apa sebenarnya keberadaan KOPRI?Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, bahkan bagi sebagian orang dianggap sebagai bentuk sinisme ataupun bisa dikatakan sudah tidak yakin terhadap organisasi perempuan di tubuh PMII.
Namun bagi saya, pertanyaan tersebut justru lahir dari kegelisahan. Sebab, KOPRI sering digaungkan sebagai wadah perjuangan perempuan, ruang kaderisasi, serta instrumen untuk mewujudkan kesetaraan gender.
Tetapi ketika keberadaannya dilihat dari kacamata aktivis dan realitas gerakannya, saya justru menemukan pertanyaan yang lebih besar: apakah KOPRI benar-benar berdaya, atau hanya menjadi pelengkap dari sebuah organisasi yang lebih besar?Jangankan menjadi digdaya, untuk berdiri dengan kokoh di atas kakinya sendiri saja KOPRI di Sumenep tampaknya masih kesulitan.Saya sering membandingkan keberadaan PMII dengan KOPRI.
Sebenarnya bukan karena keduanya harus dipertentangkan, melainkan karena keduanya berada dalam satu rumah kaderisasi.
Dalam pengalaman dan pengamatan saya, PMII relatif lebih mampu mengayomi dan merawat kader KOPRI. Ia bergerak, melakukan pengkaderan, membangun ruang intelektual, serta mengambil posisi dalam berbagai persoalan kerakyatan. PMII memiliki tradisi gerakan yang terus dipelihara.
Namun, ketika melihat KOPRI, saya justru menemukan kondisi yang berbeda.KOPRI seolah kehilangan daya geraknya sendiri. Kegiatan ada, struktur ada, forum ada, tetapi pertanyaan yang harus dijawab adalah: seberapa jauh semua itu menghasilkan perubahan?
Visi Besar, Praktik yang Kosong
KOPRI memiliki visi yang sangat besar: “Mewujudkan kepemimpinan perempuan yang berintegritas, berdaya saing global, serta berakar kuat pada nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah an-Nahdliyah.”
Visi tersebut tentu tidak salah. Bahkan sangat ideal. Persoalannya bukan terletak pada apa yang tertulis, tetapi pada sejauh mana visi tersebut benar-benar hidup dalam aksi nyata di lapangan realita.
Jangan terlalu jauh berbicara tentang kepemimpinan perempuan yang berdaya saing global, persoalan kaderisasi dasar saja masih menjadi pekerjaan rumah. Sejauh mana KOPRI mampu melahirkan kader perempuan yang memiliki kapasitas intelektual dan keberanian berpikir? Jika kegiatan hanya stagnan di agenda seremoni belaka.
Selanjutnya soal kesadaran kritis critical tingking yakni kepekaan sosial dari tubuh internal KOPRI dalam merespon soal ketimpangan dan masalah krusial yang terjadi. Sehingga lahirlah gerakan populis membawa isu perempuan sampai tuntas.
Selain itu KOPRI mampu melatih perempuan untuk tidak hanya menjadi peserta kegiatan, tetapi menjadi pengambil keputusan dan penggerak perubahan?
Sedangkan dari hasil riset mini yang saya lakukan masih sangat minim perempuan kopri di sumenep yang bertahan Ketika perempuan berhadapan dengan kekerasan, diskriminasi, ketidakadilan, dan persoalan sosial lainnya.
Dan yang paling mendasar: di mana gerakan yang benar-benar berdampak?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan dimaksudkan untuk merendahkan kader KOPRI. Justru sebaliknya, pertanyaan ini seharusnya menjadi cermin.
Sebab organisasi perempuan tidak cukup hanya memiliki nama besar, struktur kepengurusan, dan agenda kegiatan. Organisasi perempuan harus mampu menghadirkan keberpihakan yang nyata terhadap persoalan perempuan.
Ketika Persoalan Perempuan Terus Membesar, mari melihat realitas di Kabupaten Sumenep satu persoalan yang seharusnya mendapatkan perhatian serius dari gerakan perempuan adalah tingginya angka pengajuan dispensasi nikah.
Berdasarkan data yang saya temukan, pada 2022 terdapat 313 pengajuan dispensasi nikah, kemudian 269 pengajuan pada 2023, 212 pada 2024, 274 pada 2025, dan hingga April 2026 tercatat 86 pengajuan.
Angka-angka tersebut bukan sekadar statistik. Di balik angka itu ada anak perempuan yang mungkin kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan.
Ada perempuan yang harus memasuki kehidupan rumah tangga ketika secara psikologis maupun ekonomi belum siap. Ada potensi persoalan kesehatan, kekerasan dalam rumah tangga, ketimpangan relasi, hingga persoalan masa depan anak.
Lalu, di tengah persoalan tersebut, di mana posisi KOPRI Sumenep?
Sebab jika KOPRI mendeklarasikan dirinya sebagai organisasi yang memperjuangkan perempuan, maka persoalan perempuan di sekitarnya seharusnya menjadi bagian dari napas gerakannya.
KOPRI tidak boleh hanya sibuk berbicara tentang perempuan dalam ruang seminar, forum diskusi, atau kegiatan seremonial, tetapi gagap ketika berhadapan dengan persoalan perempuan yang nyata di depan mata.
KOPRI, Masihkah Kita Membutuhkanmu?
Pada titik ini, saya sampai pada pertanyaan yang mungkin paling kontroversial dalam benak saya. Jika KOPRI tidak mampu menjadi ruang pemberdayaan, tidak mampu membangun kesadaran kritis kader, tidak mampu melakukan advokasi, dan tidak mampu menghadirkan gerakan yang berdampak, untuk apa KOPRI dipertahankan?
Bahkan saya berani mengatakan: bubarkan saja KOPRI jika keberadaannya hanya menjadi pelengkap struktur, simbol representasi perempuan, dan rutinitas organisasi tanpa keberpihakan nyata.
Kalimat ini bukan ajakan untuk membenci KOPRI. Ini adalah gugatan terhadap arah gerak kopri. Barangkali kopri perlu kembali ke ranah tupoksinya agar tidak hanya sekedar pelengkap struktural namun benar-benar berdaya, bergerak & berdampak.
Rekomendasi yang Bisa Dilakukan
KOPRI perlu memetakan terlebih dahulu persoalan perempuan di Sumenep. Misalnya: pernikahan anak kekerasan terhadap perempuan, putus sekolah perempuan, kesenjangan akses pendidikan, kekerasan berbasis gender, Pendidikan ramah perempuan. sebagai bentuk kepedulian kopri terhadap sesama perempuan agar tidak ada lagi diskriminasi terhadap perempuan.
Organisasi PMII yang di dalamnya ada Badan Semi Otonom (BSO) KOPRI pengurusnya juga perlu ikut andil dalam memupuk potensi SDM kader karena tugas memberdayakan kader bukan hanya PMII namun kopri juga seharusnya lebih peduli terhadap perempuan agar tidak lagi ketimpangan potensi antara laki-laki dengan perempuan.
Setiap organisasi tidak mungkin akan terus baik-baik saja pasti ada gejolak apalagi ada perbedaan ruang antara laki-laki dengan perempuan perbedaan pendapat itu pasti, namun untuk terus bertumbuh dan berkembang kita tidak bisa terus menerus memikirkan konflik yang ada, KOPRI harus mampu bangkit berdiri, berdikari. ***
Penulis : Lesty Annatul Annisa'
Editor : Seno CS
Sumber Berita: https://News9.id
