SUMENEP, NEWS9 – Pertandingan perdana Kompetisi U-13 Kabupaten Sumenep antara PSHW Pasongsongan melawan Gapsa Ambunten resmi ditunda pada Sabtu sore (20/7/2025).
Penundaan itu dipicu protes keras dari PSHW Pasongsongan yang menuding panitia pelaksana (panpel) bersikap diskriminatif dan tidak profesional.
Pihak PSHW membeberkan, mereka hanya diizinkan menurunkan 10 pemain karena tiga pemain dinyatakan tidak sah secara administrasi oleh Komisi Disiplin (Komdis) dan panpel.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, klaim Komdis tersebut langsung dimentahkan oleh fakta di lapangan.
PSHW membawa bukti konfirmasi resmi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Sumenep yang menegaskan tidak pernah dimintai verifikasi oleh panpel.
“Disdukcapil menyatakan, panpel tidak pernah datang atau mengirim surat resmi terkait pengecekan dokumen kependudukan tiga pemain kami. Jadi dasar mereka mencoret pemain kami apa?” tegas salah satu official PSHW.
Situasi makin panas karena lawan PSHW, Gapsa Ambunten, diketahui milik Ketua Panpel Kompetisi U-13 tersebut.
Hal itu memicu kecurigaan adanya konflik kepentingan dan dugaan permainan di luar lapangan.
“Kami dipaksa main dengan 10 pemain hanya karena asumsi. Tanpa verifikasi faktual ke dinas terkait. Sementara lawannya klub milik ketua panpel sendiri. Bagaimana fair play-nya?” kata perwakilan PSHW di sela protes di lapangan.
Hingga berita ini dinaikkan, pihak panpel maupun Komdis ASKAB PSSI Sumenep bungkam tanpa penjelasan.
Protes resmi PSHW sudah dilayangkan, namun kepastian jadwal ulang pertandingan belum ada.
Publik sepak bola Sumenep bereaksi keras. Banyak pihak mendesak panpel bertindak profesional, netral, dan segera menuntaskan verifikasi faktual ke Disdukcapil, bukan hanya memutuskan sepihak.
“Kalau panpel tak sanggup urus administrasi sesuai prosedur, jangan gelar kompetisi. Ini sepak bola pembinaan anak-anak, bukan panggung arogansi pejabat lokal,” kecam seorang pemerhati sepak bola Sumenep.
Diketahui, PSHW Pasongsongan sendiri menegaskan akan terus mengawal kasus tersebut agar kompetisi usia dini di Sumenep tetap bersih, jujur, dan jauh dari praktik main mata. ***
