SUMENEP, NEWS9 – Melihat banyaknya praktik penyelewengan BBM jenis solar subsidi di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, semakin parah.
Peraktik tersebut secara terang-terangan, tak menghiraukan peringatan dari Kementrian ESDM dan seolah tak ada rasa takut terhadap hukum.
Parahnya lagi Kepolisian Resort Polres Sumenep seakan tutup mata dan terkesan ada pembiaran sehingga sebagian pihak menilai Mafia BBM itu di duga bernaung di ketiak Satreskrim Polres Sumemep,
Bahkan, publik kini menilai bahwa kondisi saat ini Sumenep sebagai, “Sumenep Darurat Mafia BBM”.
Informasi terbaru yang di kantongi redaksi media ini, pada tanggal 1 januari 2026 malam ada penangkapan BBM jenis solar Subsidi di Kabupaten Sumenep yang di duga di lepas.
Hal tersebut semakin memperkuat penilaian publik bahwa mafia BBM itu diduga kuat bernaung di ketiak Satresrim Polres Sumenep.
Mirisnya, Polres yang seharusnya bertanggung jawab dalam pengawasan dan menjaga kelangkaan BBM di Kabupaten Sumenep justru membiarkan.
“Penggunaan rekom nelayan yang diduga hanya di jadikan topeng dalam pengambilan BBM solar subsidi di SPBU semata mata hanya untuk mengelabuhi rakyat. Mustahil jika Kepolisian tak paham tengtang penyalahgunaan rekom tersebut,” tegas sumber BE, Senin (5/1/2026).
Ironisnya, praktik itu disebut-sebut terjadi hampir setiap hari di sejumlah SPBU di wilayah Sumenep.
“Yang dilakukan oleh sindikat mafia BBM ini hanya ingin meraup keuntungan besar dari barang Bersubsidi, sebab BBM tersebut distribusikan kembali ke pihak industri dengan harga non-subsidi,” terangnya.
Kondisi itu memunculkan pertanyaan serius di mana peran pengawasan aparat penegak hukum dan instansi terkait? Yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menegakkan hukum.
“Apalagi pembuatan rekom solar di sumenep sangat mudah, sehingga mereka para mafia BBM solar subsidi itu berani memberi fie kepada nelayan agar bisa mendapatkan rekom untuk menggerus BBM jenis Solar,” ucap BE kepada News9.id.
Sejumlah warga, terutama para sopir travle juga mengaku resah dan kecewa.
Mereka menilai bahawa negara sudah kalah terhadap mafia BBM yang saat ini sedang meresahkan sopir.
“Kalau rakyat kecil cepat ditindak, kenapa yang jelas-jelas menguras solar subsidi dibiarkan?” ujar salah seorang pelaku usaha travel yang enggan disebutkan namanya.
Sementara itu, subsidi yang dibiayai uang rakyat justru dinikmati segelintir pihak demi keuntungan pribadi.
Meraka mendesak aparat kepolisian, BPH Migas, Pertamina, serta pemerintah daerah agar tidak lagi menutup mata.
“hukum harus di tegakkan secara transparan, tegas, dan tanpa pandang bulu. Jika tidak, stigma “Sumenep Darurat Mafia Solar Subsidi” akan terus melekat dan menjadi bukti kegagalan negara dalam melindungi hak rakyat kecil,” pungkasnya.
Hingga detik ini, tak ada satupun baik dari aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait belum memberikan tanggapan serta klarifikasi secara resmi soal perkara tersebut. ***
