Kasus Dugaan Fee Proyek dan Dana CSR, Wali Kota Madiun Terjaring OTT KPK

- Editorial Team

Senin, 19 Januari 2026 - 16:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

FOTO: (ilustrasi) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jawa Timur. @by_News9.id

FOTO: (ilustrasi) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jawa Timur. @by_News9.id

MADIUN, NEWS9 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jawa Timur.

Kali ini, penindakan dilakukan di Kota Madiun pada Senin (19/1/2026).

Dalam operasi tersebut, Wali Kota Madiun, Maidi, turut diamankan oleh tim penyidik lembaga antirasuah.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya kegiatan penegakan hukum tersebut.

Ia menjelaskan bahwa OTT dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan tertutup yang tengah dijalankan KPK.

“Benar, pada hari ini, Senin (19/1), KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup dengan mengamankan sejumlah pihak di wilayah Madiun, Jawa Timur,” ujar Budi Prasetyo dalam keterangan resminya.

Menurut Budi, dalam operasi tersebut penyidik mengamankan total 15 orang.

Baca Juga:  Misteri “Hukum Bolak-Balik” Sumenep: Ancaman 7 Tahun Kasus ODGJ Sapudi Menguap, Dakwaan Pengeroyokan Runtuh di Persidangan

Dari jumlah itu, sembilan orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif, termasuk Wali Kota Madiun.

“Sebanyak sembilan orang dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Salah satunya adalah Wali Kota Madiun,” ungkapnya.

Selain mengamankan sejumlah pihak, penyidik KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai dengan nilai ratusan juta rupiah.

Baca Juga:  Badar Juragan BBM Mampu Kendalikan Polisi dan Oknum Wartawan di Sumenep

Uang tersebut diduga berkaitan dengan praktik pemberian fee proyek serta pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

“Peristiwa tertangkap tangan ini diduga berkaitan dengan fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun,” tambah Budi.

Sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu maksimal 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang terjaring dalam operasi tangkap tangan tersebut.

Baca Juga:  Lapas Banyuwangi Deklarasikan Komitmen Mewujudkan Lingkungan Bersih Narkoba dan Alat Komunikasi Ilegal

Hingga berita ini diturunkan, KPK masih melakukan pendalaman materi perkara dan pemeriksaan terhadap para pihak yang diamankan. ***

Facebook Comments Box
Follow WhatsApp Channel news9.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Unit PPA Polres Lumajang Amankan Dua Pemuda Diduga Setubuhi Dua Remaja Perempuan
Istri yang Diduga Selingkuh dengan Pria Asal Desa Karangcempaka Gugat Cerai Suami
Bongkar Prostitusi Online di Sampang, Polres Ringkus Mucikari Asal Surabaya
Satnarkoba Polres lumajang Ringkus 2 Pengedar dan 15 Pengguna Narkoba 
Pengakuan Penyidik di Sidang Dugaan Kekerasan Polisi Masalembu
Penyadapan Presiden Terbongkar, Tiga Jenderal Polri Jadi Tersangka
Polsek Sapeken Bongkar Dugaan Bisnis Sabu di Pagerungan Besar, Dua Pria Ditangkap
Perkara Pengeroyokan Remaja Perempuan di Surabaya Berakhir Damai melalui Restorative Justice
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 13:40 WIB

Unit PPA Polres Lumajang Amankan Dua Pemuda Diduga Setubuhi Dua Remaja Perempuan

Jumat, 13 November 2026 - 10:31 WIB

Istri yang Diduga Selingkuh dengan Pria Asal Desa Karangcempaka Gugat Cerai Suami

Kamis, 12 November 2026 - 19:42 WIB

Bongkar Prostitusi Online di Sampang, Polres Ringkus Mucikari Asal Surabaya

Selasa, 10 November 2026 - 11:22 WIB

Satnarkoba Polres lumajang Ringkus 2 Pengedar dan 15 Pengguna Narkoba 

Jumat, 6 November 2026 - 06:48 WIB

Pengakuan Penyidik di Sidang Dugaan Kekerasan Polisi Masalembu

Berita Terbaru