SUMENEP, NEWS9 – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tani Merdeka Indonesia (TMI) Kabupaten Sumenep menyatakan kekecewaannya terhadap sikap Polres Sumenep terkait penjadwalan audiensi mengenai dugaan praktik mafia BBM solar bersubsidi.
Kekecewaan itu muncul karena pihak kepolisian dinilai telah berulang kali menunda jadwal audiensi yang sebelumnya telah disepakati.
Sekretaris TMI Sumenep, Wawan, S.E., mengungkapkan bahwa pihak Polres telah melakukan penjadwalan ulang (re-schedule) sebanyak dua kali.
Semula, pertemuan dijadwalkan pada 16 Januari, namun diundur menjadi 27 Januari atas permintaan pihak kepolisian sendiri.
“Padahal, jadwal 27 Januari itu merupakan permintaan dari pihak Polres sendiri. Mengapa tiba-tiba kembali meminta penjadwalan ulang? Apa jangan-jangan Polres memang tidak bersedia menerima kami?” ujar Wawan, Selasa (27/1).
Wawan menduga ketidakjelasan jadwal tersebut menjadi indikasi ketidaksiapan Polres Sumenep dalam menjawab tuntutan TMI terkait pemberantasan mafia BBM.
Ia khawatir penundaan ini menjadi upaya untuk menghindari substansi tuntutan yang disampaikan oleh para petani.
“Kami hanya ingin kasus ini menjadi terang benderang,” katanya.
Selain itu, TMI Sumenep juga menyoroti adanya rumor yang beredar di masyarakat terkait dugaan keterlibatan oknum di internal kepolisian.
Wawan menegaskan bahwa isu tersebut perlu segera diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan di tengah publik.
“Kami menyoroti rumor yang menyebut dugaan keterlibatan Kasatreskrim Polres Sumenep dalam pusaran mafia solar. Kami meminta oknum yang diduga terlibat untuk segera memberikan klarifikasi,” tegasnya.
TMI Sumenep menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Wawan menegaskan organisasinya tidak akan mundur meskipun menghadapi tekanan maupun berbagai isu yang berkembang di lapangan.
“Kami tegaskan, TMI tetap solid dan berkomitmen mengawal kasus ini. Kami tidak terpengaruh oleh isu pengkondisian atau upaya untuk melemahkan gerakan TMI sumenep,lebih-lebih ini menyangkut banyak kepentingan banyak pihak.terutama petani dan nelayan,” ujarnya.
Bahkan, TMI Sumenep mengancam akan mengambil langkah lanjutan apabila jalur audiensi terus mengalami kebuntuan.
“Jika tidak ada kejelasan, kami siap mengambil langkah yang lebih tegas, yaitu mengepung Mapolres Sumenep,” kata Wawan.
Diketahui sebelumnya, persoalan itu bermula dari temuan TMI mengenai dugaan praktik mafia BBM solar bersubsidi yang menggunakan barcode milik nelayan dan petani.
Praktik tersebut dinilai sangat merugikan sektor produksi pangan di Kabupaten Sumenep.
TMI telah mendesak aparat penegak hukum (APH), baik di tingkat Polres maupun Polda Jawa Timur, untuk mengusut tuntas dugaan praktik tersebut secara menyeluruh dan tanpa pandang bulu.
“Jika benar ada anggota Polres yg terlibat, kami minta untuk segera ambil tindakan khawatir ini mencoreng nama baik institusi polres itu sendiri,” tegasnya.
Alasan penundaan audiensi TMI Sumenep diberitahukan oleh Polres Sumenep melalui ratih, karena ada alasan Polres sedang ada kegiatan.
“Bagi kami ini adalah alasan yg janggal.sebab ditgl sama kabarnya ada oknum polres sumenep yg di duga menjadi pemain inti dari mafia solar bersubsidi ini sedang di panggil oleh kapolda jatim,” tandasnya. ***
