SUMENEP, NEWS9 – Aroma konflik kembali menguat di wilayah tambak garam, Desa Pinggir Papas, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.
Warga menuding PT Garam bersikap arogan dan memaksakan penertiban lahan yang selama bertahun-tahun menjadi sumber penghidupan mereka.
Penolakan keras disampaikan para pekerja tambak ketika pihak perusahaan BUMN tersebut disebut hendak menertibkan lahan yang selama ini dikelola oleh Yayasan Ijtihad dan Yayasan Leluhur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Subandrio, salah satu perwakilan warga, menyebut langkah tersebut sama saja dengan memutus mata pencaharian para buruh tambak secara sepihak.
“Lahan tambak garam ini sudah bertahun-tahun kami kelola sebagai buruh. Tiba-tiba mau ditertibkan. Artinya apa, kami yang sudah lama bekerja akan disingkirkan,” tegasnya, Rabu (25/2).
Warga bahkan menuding adanya praktik adu domba di tengah masyarakat.
Menurut mereka, legalitas penertiban dijadikan dalih untuk mengganti pengelola lama dengan pihak lain yang disebut-sebut lebih dekat dengan perusahaan.
“Apa yang dilakukan ini seperti premanisme berkedok BUMN. Rakyat kecil ditekan, lalu diganti dengan orang-orang perusahaan,” lanjut Subandrio.
Warga juga menduga adanya oknum internal yang bermain dalam pengelolaan tambak bersama pihak tertentu.
Mereka menyebut langkah tersebut sebagai siasat jahat yang merugikan buruh lama.
Situasi di lapangan sempat memanas. Warga mengaku pihak perusahaan datang bersama aparat kepolisian dan TNI untuk melakukan eksekusi lahan.
Gesekan pun terjadi antara warga dan rombongan perusahaan.
Yang menjadi sorotan, menurut warga, eksekusi dilakukan tanpa adanya putusan pengadilan yang inkrah.
“Kami tetap melawan. Ini mata pencaharian kami untuk menghidupi keluarga. Kalau memang ada masalah, selesaikan secara musyawarah, bukan dengan tekanan,” ujar salah satu buruh tambak.
Warga mempertanyakan peran perusahaan negara yang seharusnya hadir memberi solusi, bukan justru memperuncing konflik sosial.
“Seharusnya BUMN ada di tengah rakyat, bukan menjadi pihak yang menindas. Apakah ini yang diajarkan,” kata Subandrio dengan nada kecewa.
Sementara hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Garam belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan warga tersebut. ***
