SUMENEP, NEWS9 – Dugaan praktik pemerasan mencuat dalam proyek pembangunan Koperasi Merah Putih di Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, Madura.
Seorang pelaksana proyek berinisial AD mengaku menjadi korban tindakan oknum Danramil berinisial B yang diduga meminta sejumlah uang hingga berujung penghentian sepihak pekerjaan.
AD menuturkan, awal mula dirinya bisa mengerjakan proyek tersebut justru atas rekomendasi dari pihak Koramil Guluk-Guluk.
“Awalnya saya ditunjukkan lokasi oleh pihak Koramil sendiri. Bahkan saya sempat diantar langsung ke lokasi. Setelah itu saya mulai bekerja dan semuanya berjalan lancar,” ungkap AD kepada media ini, Selasa (17/3).
Namun, situasi berubah drastis beberapa hari setelah pekerjaan berjalan.
AD mengaku dihubungi oleh oknum Danramil melalui pesan WhatsApp yang meminta uang dengan dalih untuk membeli tiket, sekaligus mengirimkan nomor rekening untuk transfer.
“Dia minta uang, katanya untuk beli tiket. Saya dikirimi nomor rekening. Tapi karena saya memang tidak punya uang saat itu, saya tidak bisa memenuhi permintaan tersebut,” ujarnya.
Penolakan itu diduga berbuntut panjang. AD mengaku, tanpa peringatan jelas, para pekerjanya diusir dari lokasi proyek dan dilarang melanjutkan pekerjaan.
“Tiba-tiba pekerja saya diusir dan tidak boleh bekerja lagi, tanpa alasan yang jelas,” tegasnya.
Selain itu, AD juga mengungkap kejanggalan lain. Ia menyebut proyek yang sebelumnya ia kerjakan kini dilanjutkan oleh pihak lain tanpa adanya kesepakatan atau pemberitahuan resmi kepada dirinya.
“Sekarang tiba-tiba muncul nama pekerja lain yang melanjutkan proyek tersebut, tanpa ada komunikasi atau kesepakatan dengan saya,” imbuhnya.
AD menilai tindakan tersebut tidak hanya merugikan dirinya secara pribadi, tetapi juga berpotensi menghambat penyelesaian proyek Koperasi Merah Putih di wilayah Guluk-Guluk.
Sementara kasus tersebut memunculkan pertanyaan serius terkait dugaan penyalahgunaan wewenang oleh aparat di tingkat wilayah.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Koramil Guluk-Guluk belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut karena keterbatasan komunikasi. ***
