LUMAJANG, NEWS9 – Muchlis S.Pd.menjadi salah satu sosok yang kini banyak diperbincangkan publik seiring perannya sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) Pupuk DPRD Kabupaten Probolinggo.
Dalam posisi tersebut, Muchlis berada di garis depan dalam menangani persoalan pupuk bersubsidi yang selama ini menjadi keluhan utama petani, mulai dari kelangkaan, distribusi yang tidak merata, hingga dugaan permainan harga di tingkat lapangan.
Sebagai anggota DPRD sekaligus Ketua Fraksi PKB, Muchlis memiliki peran strategis dalam mendorong kebijakan dan pengawasan di sektor pertanian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Latar belakang pendidikannya turut membentuk gaya kepemimpinan Muchlis yang dikenal komunikatif dan dekat dengan masyarakat.
Sebelum aktif di parlemen, Muchlis juga terlibat dalam berbagai organisasi kepemudaan dan sosial, yang menjadi bekal penting dalam memahami persoalan masyarakat secara langsung.
Dalam menjalankan tugasnya sebagai Ketua Panja Pupuk, Muchlis aktif memimpin rapat dengar pendapat dengan berbagai pihak, mulai dari dinas terkait, distributor, hingga kelompok tani.
Ia juga kerap turun ke lapangan untuk memastikan kondisi riil distribusi pupuk serta menyerap aspirasi petani.
Langkah itu dilakukan Muchlis sebagai upaya menghadirkan kebijakan yang tidak hanya berbasis laporan, tetapi juga sesuai dengan fakta di lapangan.
Sorotan publik terhadap Muchlis tidak lepas dari tingginya ekspektasi masyarakat terhadap kinerja Panja Pupuk.
Di tengah kompleksitas persoalan distribusi pupuk yang melibatkan banyak pihak, Muchlis dituntut mampu menghadirkan solusi konkret dan berkelanjutan.
Tidak hanya sebatas rekomendasi, tetapi juga langkah nyata yang mampu memperbaiki sistem distribusi agar lebih transparan dan tepat sasaran.
Tantangan yang dihadapi Muchlis pun tidak ringan. Rantai distribusi pupuk yang panjang serta potensi penyimpangan di berbagai lini membuat upaya pembenahan membutuhkan ketegasan dan konsistensi.
Dalam beberapa kesempatan, Muchlis juga mendorong adanya tindakan tegas terhadap distributor maupun kios yang terbukti melanggar aturan sebagai bentuk komitmen dalam memperbaiki tata kelola pupuk.
Pada akhirnya, keberhasilan Muchlis sebagai Ketua Panja Pupuk akan sangat ditentukan oleh dampak yang dirasakan langsung oleh petani.
Jika distribusi pupuk menjadi lebih lancar, harga tetap sesuai ketentuan, dan ketersediaan terjamin, maka kepercayaan publik terhadap Muchlis akan semakin menguat.
Namun jika persoalan yang sama terus berulang, sorotan publik terhadap Muchlis pun dipastikan tidak akan surut, menjadikannya sebagai ujian nyata dalam kepemimpinannya di DPRD Kabupaten Probolinggo.
Jum’at 3 April 2026 awak media News9.id konfirmasi lewat selulernya terkait isu dan menyetet dugaan pungutan terhadap kios pupuk di wilayahnya.
Menanggapi hal itu, Muchlis, S.Pd., selaku Ketua Panja Pupuk DPRD Kabupaten Probolinggo, dengan tegas membantah tudingan tersebut.
Ia menegaskan bahwa informasi terkait adanya pungutan atau uang pelicin tidak benar.
“Kami sebagai Ketua Panja tidak mungkin melakukan tindakan yang merugikan masyarakat. Tuduhan ini harus diluruskan dengan menghadirkan semua pihak agar tidak menimbulkan persepsi negatif,” tegasnya.
Muchlis juga menekankan pentingnya klarifikasi terbuka agar persoalan ini tidak berkembang menjadi opini liar di tengah masyarakat.
Menurutnya, sebagai Ketua Panja Pupuk, dirinya tidak memiliki kewenangan untuk menarik biaya dalam bentuk apapun dari masyarakat, melainkan hanya menjalankan fungsi pengawasan.
“Kami sebagai Ketua Panja tidak mungkin memeras rakyat. Tuduhan itu tidak benar dan perlu diluruskan secara jelas,” lanjutnya. ***
