JAKARTA, NEWS9 – Presiden RI Prabowo Subianto kembali melakukan penyerahan denda administratif, hasil penyelamatan keuangan negara, serta penguasaan kembali kawasan hutan tahap VI.
Kegiatan tersebut digelar di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Jumat (10/4/2026), sebagai bagian dari langkah tegas pemerintah dalam menata kembali pengelolaan sumber daya alam dan menutup kebocoran keuangan negara.
Dalam agenda itu, Satgas PKH menyerahkan total penyelamatan keuangan negara sebesar Rp 11,42 triliun.
Angka tersebut berasal dari berbagai sumber, mulai dari denda kehutanan Rp 7,23 triliun, PNBP penanganan korupsi Rp 1,96 triliun, setoran pajak Januari–April 2026 Rp 967,7 miliar, kontribusi pajak PT Agrinas Palma Nusantara Rp 108,5 miliar, hingga denda lingkungan hidup Rp 1,14 triliun.
Tidak hanya dari sisi finansial, capaian signifikan juga terlihat dalam penguasaan kembali kawasan hutan.
Sejak Februari 2025, Satgas PKH berhasil merebut kembali lahan perkebunan sawit seluas 5,88 juta hektare dan lahan pertambangan 10.257,22 hektare.
Pada tahap VI itu, pemerintah juga mengembalikan kawasan hutan konservasi berupa taman nasional seluas 254.780,12 hektare kepada Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.
Kawasan tersebut tersebar di sejumlah wilayah strategis, yakni Kalimantan Barat, Aceh, dan Jawa Barat.
Selain itu, lahan perkebunan kelapa sawit hasil penguasaan kembali seluas 30.543,4 hektare turut diserahkan kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk selanjutnya dikelola melalui Danantara oleh PT Agrinas Palma Nusantara.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa tren penyelamatan keuangan negara terus menunjukkan peningkatan dalam 1,5 tahun terakhir.
“Pada Oktober 2025 kita selamatkan Rp 13,255 triliun dari kasus ekspor crude palm oil. Dua bulan kemudian Rp 6,625 triliun, dan hari ini Rp 11,42 triliun kembali berhasil diselamatkan,” tegasnya.
Kehadiran Panglima TNI menjadi sinyal kuat bahwa TNI berada di garis depan dalam mendukung kebijakan pemerintah, khususnya dalam menjaga kedaulatan sumber daya alam serta memperkuat penegakan hukum.
TNI, lanjutnya, akan terus bersinergi dengan seluruh lembaga terkait guna memastikan setiap potensi kekayaan negara dapat dikelola secara optimal demi kesejahteraan rakyat. ***
