MADIUN, NEWS9 – Semangat pelestarian lingkungan yang berpadu dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat tercermin dalam gelaran Jambore Perhutanan Sosial Jawa Timur 2026 yang mengusung tema “Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera“, Sabtu (13/06/2026), di Alun-Alun Reksogati Caruban, Kabupaten Madiun.
Kegiatan yang dihadiri oleh Khofifah Indar Parawansa tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat desa hutan, serta para pelaku perhutanan sosial dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan nilai ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan.
Dalam sambutannya, H.Hari Wuryanto,S.H., M.Ak., menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap pengembangan perhutanan sosial yang telah memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Menurutnya, pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat secara langsung terbukti mampu menciptakan keseimbangan antara aspek konservasi dan peningkatan kesejahteraan ekonomi warga.
“Besar harapan kami agar berbagai program strategis yang telah direncanakan dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Salah satunya adalah Program Strategis Nasional Jalur Lingkar Wilis yang diharapkan dapat dilanjutkan dan terlaksana dengan baik, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan konektivitas wilayah di kawasan lereng Gunung Wilis,” ujar Hari Wuryanto.
Pada kesempatan tersebut, kebanggaan tersendiri dirasakan masyarakat Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Pasalnya, Sumarji (76), Ketua Lembaga Desa Bodag Kecamatan Kare, menerima piagam penghargaan sebagai Pemenang Terbaik Kategori Pemegang Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa, mewakili Lembaga Desa Wilis Sejahtera.
Penghargaan tersebut menjadi bukti keberhasilan masyarakat desa dalam mengelola kawasan hutan secara produktif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata.
Sumarji menceritakan bahwa keberhasilan tersebut tidak diraih secara instan, melainkan melalui proses panjang yang dimulai sejak tahun 2022. Saat itu, pihaknya memperoleh kepercayaan dari Kementerian Kehutanan untuk mengelola lahan kosong seluas 144 hektare.
“Awalnya kami mendapat amanah untuk mengelola lahan yang belum produktif seluas 144 hektare. Tahun 2023 kami mulai menanam berbagai komoditas seperti durian dan alpukat. Namun yang menjadi prioritas utama adalah tanaman kopi. Saat itu kami menanam kopi di lahan seluas 14 hektare,” ungkapnya.
Seiring berjalannya waktu, hasil pengembangan kopi menunjukkan prospek yang sangat menjanjikan. Saat ini sebagian tanaman telah memasuki masa produksi dan pihaknya berencana memperluas areal tanam kopi robusta hingga mencapai 30 hektare.
Keberhasilan tersebut juga mendapat dukungan dari pemerintah melalui bantuan peralatan pascapanen. Lembaga Desa Wilis Sejahtera menerima bantuan mesin roasting kopi serta mesin penggilingan dengan kapasitas yang terus meningkat.
“Awalnya kami mendapat bantuan mesin roasting dan penggilingan kapasitas 5 kilogram. Alhamdulillah saat ini kapasitasnya meningkat menjadi 10 hingga 15 kilogram. Bantuan ini sangat membantu peningkatan kualitas dan produktivitas kopi kami,” jelas Sumarji.
Dampak bantuan tersebut turut dirasakan pada sektor pemasaran. Sebelum memperoleh dukungan peralatan, penjualan kopi hanya berkisar 100 bungkus per hari. Namun setelah peningkatan kapasitas produksi, angka penjualan melonjak hingga hampir 400 bungkus per hari.
Lebih membanggakan lagi, produk kopi hasil pengelolaan masyarakat hutan Kare kini telah menembus pasar internasional dan dipasarkan ke beberapa negara, di antaranya Filipina dan Belanda.
Atas capaian tersebut, Sumarji menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang terus memberikan perhatian terhadap pengembangan perhutanan sosial.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, atas dukungan dan perhatian yang diberikan kepada masyarakat pengelola hutan. Bantuan yang kami terima telah meningkatkan produktivitas, memperluas pemasaran, dan memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat desa,” tuturnya.
Jambore Perhutanan Sosial Jawa Timur 2026 menjadi bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat mampu menghadirkan model pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan secara nyata. ***
