Dewan Pendidikan Sampang Desak Pemerintah, Buka Lebar Formasi PPPK Guru TK 

- Editorial Team

Kamis, 16 April 2026 - 21:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Flyer desakan Dewan Pendidikan Sampang, kepada pemerintah daerah membuka akses lebih luas bagi guru dan kepala sekolah TK. @by_News9.id

Flyer desakan Dewan Pendidikan Sampang, kepada pemerintah daerah membuka akses lebih luas bagi guru dan kepala sekolah TK. @by_News9.id

SAMPANG, NEWS9 – Dewan Pendidikan Kabupaten Sampang mendesak pemerintah daerah membuka akses lebih luas bagi guru dan kepala sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) untuk mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sebagai upaya mewujudkan keadilan bagi tenaga pendidik di semua jenjang.

Dewan Pendidikan Sampang, Hasan Rohmad, menyatakan bahwa guru TK memiliki peran strategis dalam membentuk fondasi karakter dan kecerdasan anak sejak usia dini, sehingga layak memperoleh kesempatan yang setara dalam kebijakan pengangkatan PPPK.

“Guru TK adalah pondasi awal pembangunan sumber daya manusia. Sudah seharusnya mereka mendapatkan hak yang sama dalam kebijakan pengangkatan PPPK,” ujarnya. kepada News9.id Kamis (16/4).

Mengacu pada kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, syarat utama seleksi PPPK guru mencakup kualifikasi akademik minimal S1 atau D4 dan/atau kepemilikan sertifikat pendidik.

Baca Juga:  Penganiayaan Brutal, Empat Anggota Geng Motor Pamekasan Ditangkap Polisi

Hasan menilai sebagian besar guru TK telah memenuhi kriteria tersebut, sehingga secara prinsip memenuhi syarat untuk ikut seleksi.

Namun di lapangan, terdapat sejumlah kendala yang dinilai menghambat partisipasi guru TK, antara lain terbatasnya formasi PPPK untuk jenjang TK, belum terakomodasinya guru TK swasta, serta ketidakjelasan posisi kepala TK dalam jabatan fungsional.

Baca Juga:  Korlantas Polri Terapkan Sistem Poin untuk Pelanggar Lalu Lintas

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya perbaikan kebijakan agar lebih inklusif.

“Ini bukan soal meminta keistimewaan, tetapi soal keadilan. Jangan sampai guru TK terus berada di pinggiran kebijakan,” katanya.

Sebagai langkah konkret, Dewan Pendidikan Sampang mengusulkan beberapa strategi kepada pemerintah daerah, di antaranya membuka formasi khusus PPPK untuk guru TK, melakukan pendataan ulang secara menyeluruh, memberikan prioritas berdasarkan masa pengabdian, serta mendorong advokasi ke pemerintah pusat.

Baca Juga:  GAWAT Sambut Pelantikan Camat Baru dengan Sejumlah Catatan Kritis

Hasan berharap Bupati Sampang bersama Dinas Pendidikan dapat segera mengambil kebijakan yang berpihak pada pemerataan akses dan kualitas pendidikan, mengingat peran pendidikan usia dini dinilai krusial dalam menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

“Jika kita serius membangun masa depan Sampang, maka kita harus mulai dari guru TK hari ini,” tutupnya. ***

Facebook Comments Box
Follow WhatsApp Channel news9.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Founder Tabur Baik Gandeng Bogor Elektronik Luncurkan Program “Anak Baik”
Pakan Ayam Tembus Rp416 Ribu, Peternak Telur Sumenep Menjerit
Jangan Sekadar Tutup, Muhammadiyah Desak Pemkab Sumenep Perjelas Regulasi
Peringati Hari Pahlawan, Ponpes Tanwirul Islam Sampang Deklarasikan Jogo Presiden
Pengadaan Mobil Dinas BPPKAD Probolinggo Rp333,2 Juta Disorot, Pembayaran Tercatat di Luar Sistem
Polres Sampang Kerahkan 241 Personel Atur Lalu Lintas Pagi
Songennep Jaja Rajja, Spirit Bupati Fauzi Bangun Sumenep Tanpa Tinggalkan Tradisi
Persempit Ruang Gerak Pelaku Kejahatan, Kapolresta Sumenep Pimpin Patroli Malam
Berita ini 27 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 06:40 WIB

Pakan Ayam Tembus Rp416 Ribu, Peternak Telur Sumenep Menjerit

Rabu, 11 November 2026 - 23:05 WIB

Jangan Sekadar Tutup, Muhammadiyah Desak Pemkab Sumenep Perjelas Regulasi

Rabu, 11 November 2026 - 12:14 WIB

Peringati Hari Pahlawan, Ponpes Tanwirul Islam Sampang Deklarasikan Jogo Presiden

Selasa, 10 November 2026 - 11:02 WIB

Pengadaan Mobil Dinas BPPKAD Probolinggo Rp333,2 Juta Disorot, Pembayaran Tercatat di Luar Sistem

Senin, 9 November 2026 - 11:14 WIB

Polres Sampang Kerahkan 241 Personel Atur Lalu Lintas Pagi

Berita Terbaru