SUMENEP, NEWS9 – Anggota DPRD Kabupaten Sumenep dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad Juhairi, S.IP., M.Phil., menggelar kegiatan Reses III Tahun 2026 di Daerah Pemilihan (Dapil) VII yang meliputi Kecamatan Masalembu, Raas, Gayam, dan Nonggunong, Jumat (10/7/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Ahmad Juhairi menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda rutin anggota legislatif, melainkan forum yang sangat penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, serta melakukan evaluasi terhadap kinerja wakil rakyat.
“Reses merupakan kegiatan yang sangat penting dan sakral. Selain menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi, reses juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk memberikan kritik dan mengevaluasi kinerja wakil rakyat selama ini,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, warga Kecamatan Masalembu menyampaikan sejumlah persoalan mendasar yang hingga kini belum mendapat perhatian maksimal dari pemerintah daerah, terutama terkait pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Salah satu aspirasi utama yang disampaikan masyarakat adalah percepatan pembangunan jaringan listrik PT PLN di Pulau Masalembu.
Warga berharap Pemerintah Kabupaten Sumenep dapat mengambil langkah konkret agar kebutuhan listrik yang layak segera terwujud.
Selain itu, masyarakat juga meminta pemerintah segera melakukan perbaikan Pelabuhan Masalembu yang dinilai menjadi akses vital bagi mobilitas warga maupun distribusi barang dan jasa.
Tidak hanya itu, warga mendesak Pemkab Sumenep mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pembangunan infrastruktur di Kecamatan Masalembu, termasuk mengembalikan status jalan poros kabupaten di wilayah timur Pulau Masalembu yang melintasi Kampung Mandar dan Labusadak.
Di sektor pertanian, masyarakat meminta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep mengambil langkah tegas dalam menjaga stabilitas harga pupuk bersubsidi.
Warga mengeluhkan masih adanya kios yang menjual pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Kami meminta pemerintah, khususnya Dinas Pertanian, melakukan pengawasan secara serius terhadap distribusi pupuk bersubsidi dan menindak tegas oknum kios yang menjual pupuk di atas harga subsidi,” tegas Ahmad Juhairi menyampaikan aspirasi masyarakat.
Persoalan keamanan laut juga menjadi perhatian dalam reses tersebut.
Masyarakat meminta pemerintah mempercepat pembangunan pos keamanan laut yang melibatkan unsur kepolisian maupun TNI Angkatan Laut untuk memberantas praktik penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang merusak ekosistem laut.
Selain itu, warga menyoroti meningkatnya peredaran narkoba di Kecamatan Masalembu yang dinilai semakin mengkhawatirkan dan mengancam masa depan generasi muda.
Mereka berharap pemerintah bersama aparat penegak hukum memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika di wilayah kepulauan.
Di akhir penyampaian aspirasi, masyarakat juga menuntut adanya transparansi penggunaan anggaran negara mulai dari tingkat kabupaten hingga pemerintah desa agar setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Masyarakat meminta dan menuntut pemerintah, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa, untuk transparan dalam penggunaan anggaran negara,” tandasnya. ***
