SUMENEP, NEWS9 – Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo melantik dan mengambil sumpah/janji empat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep.
Pelantikan berlangsung di Paseban Agung Sultan Abdurrahman Keraton Sumenep, Jumat (4/9/2026).
Empat pejabat tersebut dipercaya mengisi posisi strategis di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Mereka yakni Dadang Dedy Iskandar sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, Yudi Nursukmadyanto sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kamiluddin sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Hakiki Maulana Firmansyah sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Bupati Achmad Fauzi mengatakan, pelantikan tersebut bukan sekadar rotasi atau pengisian jabatan struktural, melainkan bagian dari upaya memperkuat organisasi pemerintahan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat organisasi pemerintahan daerah, sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Bupati meminta pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Visi dan misi pemerintah daerah, kata dia, harus diterjemahkan menjadi program kerja yang konkret, terukur, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Bupati juga menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme. Menurutnya, jabatan pimpinan OPD bukan sekadar posisi administratif, tetapi amanah yang harus dibuktikan melalui kinerja dan pelayanan publik.
“Kepala OPD baru bisa menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, serta bekerja dengan orientasi pada pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, Fauzi meminta peningkatan kualitas penataan kawasan permukiman, penyediaan infrastruktur perumahan yang layak, serta penguatan pelayanan di sektor perhubungan.
Sementara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dituntut mampu menjaga kondusivitas daerah, memperkuat persatuan dan kesatuan, serta membangun komunikasi yang efektif dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan dan unsur politik.
Untuk Kepala Pelaksana BPBD, tantangan utamanya adalah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana.
Penanganan bencana, menurut Fauzi, harus dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan dengan menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama.
Sedangkan Kepala Satpol PP diminta menegakkan Peraturan Daerah secara tegas, tetapi tetap mengedepankan pendekatan humanis.
Satpol PP juga harus mampu menjaga ketenteraman dan ketertiban umum sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Fauzi mengingatkan seluruh pejabat agar tidak bekerja secara sektoral. Koordinasi, kolaborasi, dan komunikasi antarlembaga menjadi kunci agar program pemerintah tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Bangun koordinasi, kolaborasi, dan komunikasi yang baik, jangan bekerja sendiri-sendiri, karena keberhasilan pemerintahan daerah merupakan hasil kerja bersama,” tegasnya.
Dia juga meminta pejabat yang baru dilantik terus berinovasi dan tidak cepat berpuas diri.
Setiap perangkat daerah dituntut mampu merespons perubahan serta kebutuhan masyarakat secara cepat, tepat, dan berbasis data.
Menurut Bupati, ukuran keberhasilan birokrasi tidak boleh berhenti pada tuntasnya urusan administrasi pemerintahan.
“Perangkat daerah untuk mengukur keberhasilan bukan hanya terselesaikannya administrasi pemerintahan, tetapi sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan manfaat kehadiran pemerintah,” pungkasnya. ***
Penulis : Khairil
Editor : Seno CS
Sumber Berita: https://News9.id
