SUMENEP, NEWS9 – Kondisi fasilitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Masalembu, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, terus menjadi sorotan publik.
Sejumlah kebutuhan dasar yang semestinya tersedia bagi pasien dan keluarga pasien disebut masih jauh dari memadai.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius terhadap perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, khususnya Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes-P2KB), dalam memastikan standar pelayanan kesehatan bagi masyarakat kepulauan.
Maktub Syarif menilai, peningkatan mutu pelayanan kesehatan tidak hanya berbicara soal tenaga medis, tetapi juga menyangkut ketersediaan fasilitas dasar yang layak.
Menurutnya, apabila kebutuhan mendasar pasien saja tidak terpenuhi, maka sulit berbicara mengenai peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
“Untuk meningkatkan mutu kesehatan, salah satunya fasilitas harus memadai. Kalau syarat utama saja belum terlaksana, bagaimana mutu pelayanan kesehatan bisa dikatakan baik,” ujar Maktub, Jumat (4/9/2026).
Dia menyoroti sejumlah kondisi yang disebut terjadi di Puskesmas Masalembu, mulai dari persoalan ketersediaan air bagi pasien, fasilitas kamar mandi yang tidak memiliki pasokan air, hingga penerangan yang disebut tidak berfungsi dengan baik pada malam hari.
Persoalan tersebut menjadi semakin ironis karena pemerintah setiap tahun mengalokasikan anggaran untuk mendukung operasional dan pelayanan fasilitas kesehatan.
Karena itu, Maktub mempertanyakan sejauh mana anggaran tersebut berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.
“Pertanyaannya, anggaran itu diperuntukkan untuk apa dan bagaimana penggunaannya? Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan secara terbuka,” tegasnya.
Maktub menyebut keluarga pasien rawat inap bahkan harus mengambil air dari sumur milik warga sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Jika kondisi tersebut benar terjadi, persoalannya bukan lagi sekadar fasilitas yang kurang nyaman, melainkan menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar pasien selama menjalani perawatan.
“Justru keluarga pasien rawat inap disebut harus mengambil air dari sumur milik warga sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau benar seperti ini, di mana tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat kepulauan,” ujarnya.
Dia juga mengkritik keras slogan pelayanan pemerintah daerah yang selama ini digaungkan kepada masyarakat.
Menurutnya, slogan pelayanan tidak boleh berhenti sebagai jargon pemerintahan. Sebab, masyarakat akan menilai pemerintah dari pelayanan nyata yang mereka terima, termasuk ketika berada di fasilitas kesehatan.
Tidak hanya fasilitas, Maktub juga mempertanyakan kedisiplinan Kepala Puskesmas Masalembu.
Dia menuding kepala puskesmas jarang berada di kantor dan mempertanyakan pengawasan pemerintah daerah terhadap kondisi tersebut.
Namun, tudingan tersebut perlu diklarifikasi kepada pihak terkait untuk memastikan apakah ketidakhadiran tersebut berkaitan dengan tugas kedinasan, izin, atau persoalan kedisiplinan.
“Puskesmas kepulauan Masalembu serba tertinggal dari yang lain. Data dan fakta harus dibuka. Mulai dari fasilitas pasien sampai kedisiplinan kepala puskesmas harus menjadi perhatian serius pemerintah,” tandasnya.
Sorotan terhadap Puskesmas Masalembu semestinya menjadi alarm bagi Pemkab Sumenep dan Dinas Kesehatan.
Masyarakat kepulauan memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, bukan pelayanan yang berbeda hanya karena mereka berada jauh dari pusat pemerintahan. ***
Penulis : Nola
Editor : Seno CS
Sumber Berita: https://News9.id
