OPININEWS9 – Pada 14 Juli 1789, rakyat menyerbu penjara Bastille. Sebab, bangunan di jantung Paris itu bukan sekadar ruang tahanan, ia adalah simbol kekuasaan, tempat suara rakyat dikunci rapat dan hidup mereka terus dibuat sekarat.
Ketika rakyat Paris menyerbu, bagi saya, mereka tidak sedang membebaskan para narapidana, mereka sedang merebut kembali haknya untuk menentukan nasib, yang dirampasnya terlalu lama.
Dalam banyak catatan, kita tahu, meledaknya Revolusi Prancis bukan karena kelaparan, pajak mencekik, atau roti yang semakin mahal. Tidak sekedar itu.
Akan tapi, rakyat sudah terlalu lelah, terlalu sering jadi perundungan kekuasaan. Sebab mereka tak pernah lagi diajak bicara perihal urusan hidupnya.
Dari puing Bastille, setelah 98 orang tewas, kita belajar satu hal: ketika hak politik dicabut, perlawanan hanya soal waktu. Teriakan hanya menunggu komando dari yang paling tertindas: rakyat.
JJ Rousseau, filsuf yang gagasannya mengilhami revolusi itu, menulis dengan getir, “Manusia lahir merdeka, tetapi di mana-mana ia dibelenggu.”
Saat itu, belenggu paling halus, salah satunya ketika hak memilih pemimpinnya dihapus. Dalihya agar “teratur“, efisien, dan (mungkin) agar tidak mahal seperti yang sedang disebut oleh elit politik Indonesia.
Setelah dua abad berlalu, kini gema Bastille membayangi negeri yang katanya gemah ripah loh jinawi ini. Negeri yang katanya mampu mandiri, punya harga diri, saat bencana yang menelan ribuan nyawa terjadi. Ah, alibi.
Wacana Pilkada tak langsung, hemat saya, bukan isu teknis semata. Ia menyentuh jantung demokrasi kita. Bahkan merusaknya dengan semena-mena.
Ketika hak memilih dicabut dari tangan rakyat, maka yang dihapus bukan sekadar bilik suara, akan tapi martabat warga negara. Rakyat, kita semua.
Pilkada langsung, se awam yang saya tahu, lahir sebagai koreksi sejarah, sebagai penegas bahwa kedaulatan tidak boleh menjadi mainan kekuasaan di ruang yang sengaja ditutup.
Mestinya, kita semua ingat, Indonesia pernah hidup dalam kegelapan sistem itu. Kepala daerah dipilih oleh segelintir elite politik, sementara rakyat hanya sebagai objek pembangunan, dan reformasi 1998 mematahkannya.
Memang, pilkada langsung sering gaduh, biayanya mahal, dan konfliknya nyata. Tapi, sejak kapan demokrasi harus hadir dalam keheningan? Dan dengan sengaja rakyat terus dikorbankan atas nama pembangunan?
Hemat saya, sinisme khas Winston Churchill, harus kita ingat: Demokrasi memang sistem paling melelahkan, tetapi semua alternatifnya lebih berbahaya.
Artinya, Pilkada langsung, mungkin memang bagian dari kelelahan itu. Tapi, kita juga musti ingat, cara itu adalah bukti bahwa negara masih percaya pada nasib rakyat.
Pemilihan tak langsung, melalui DPRD misalnya, justru menyederhanakan demokrasi dengan cara yang keliru.
Sebab, partisipasi publik jadi sempit, dan yang berbahaya, legitimasi dipindahkan dari rakyat ke ruang lobi, dan keputusan politik berpotensi berubah jadi transaksi senyap dan rapi.
Sederhananya, jika jutaan suara bisa diganti dengan segelintir kesepakatan, maka demokrasi tinggal prosedur tanpa jiwa. Demokrasi tak ubahnya manekin yang diatur oleh elit demi berkuasa semata.
Terakhir, pilkada tak langsung bukan sekadar perubahan sistem, cara itu adalah langkah mundur dari pelajaran panjang peradaban. Bastille adalah salah satu buktinya.
Hemat saya, demokrasi boleh gaduh, boleh melelahkan. Tapi, selama suara rakyat masih didengar, pertanda republik ini masih bernyawa.
Lagi pula, hanya karena harga pemilu mahal, kenapa hak rakyat (memilih) yang dijagal? Jadi tumbal? Salam awam saja. ***
