SUMENEP, NEWS9 – Pelayanan kesehatan di Puskesmas Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menjadi perhatian masyarakat setempat.
Warga menilai pelayanan di fasilitas kesehatan tersebut sangat memprihatinkan lantaran dokter dan kepala puskesmas (Kapus) diduga jarang berada di tempat dan bahkan disebut meninggalkan Masalembu dalam waktu yang cukup lama.
Keluhan itu disampaikan Moh. Syafi’i kepada media ini, bahwa kondisi pelayanan kesehatan masyarakat kepulauan yang menurutnya tidak sebanding dengan kewajiban pemerintah menyediakan layanan kesehatan dasar.
“Dokter bersama Kapus kompak tidak pernah masuk ke kantor Puskesmas Kepulauan Masalembu,” kata Syafi’i, Sabtu (15/8/2026).
Menurutnya, slogan “Bismillah Melayani” jangan sampai berhenti sebagai jargon pemerintahan. Sebab, masyarakat kepulauan membutuhkan kehadiran tenaga medis secara nyata, terlebih ketika menyangkut keselamatan pasien.
Dia mempertanyakan bagaimana pelayanan kesehatan dapat berjalan optimal apabila dokter dan kepala puskesmas tidak berada di lokasi pelayanan.
“Negara memberikan gaji kepada dokter dan Kapus. Tetapi apa yang diberikan kepada masyarakat. Kalau meninggalkan puskesmas berbulan-bulan, tentu ini menjadi persoalan serius,” ujarnya.
Syafi’i juga menyoroti lemahnya pengawasan Pemerintah Kabupaten Sumenep, khususnya Dinas Kesehatan.
Ia menilai kondisi tersebut semestinya tidak dibiarkan apabila benar terjadi secara berulang.
Bahkan, dia menyebut keberadaan dokter dan Kapus di Masalembu, jika memang datang hanya dalam waktu singkat kemudian kembali ke daratan, perlu dievaluasi secara serius.
“Kalaupun Kapus bersama dokternya ke Masalembu hanya sebentar kemudian melanjutkan pulang ke daratan, ini bentuk ‘Bismillah Melayani’ dari program Bupati Sumenep,” tegasnya.
Persoalan yang lebih mengkhawatirkan, lanjut Syafi’i, adalah ketika pasien membutuhkan penanganan medis lebih serius.
Menurut dia, pelayanan di Puskesmas Masalembu lebih banyak ditopang perawat dan bidan karena dokter disebut tidak selalu berada di tempat.
“Puskesmas Masalembu hanya dihuni para pembantu, perawat dan bidan. Jika ada pasien yang membutuhkan perawatan intensif, bukan dokter yang menangani, tetapi perawat atau bidan. Ini yang sering kali terjadi di Puskesmas Masalembu,” ungkapnya.
Kondisi tersebut, menurutnya, tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Wilayah kepulauan memiliki tantangan geografis tersendiri.
Jarak dengan daratan dan keterbatasan akses transportasi membuat keberadaan tenaga medis menjadi jauh lebih vital dibanding wilayah perkotaan.
“Kalau Kepulauan Masalembu memang dibuang oleh pemerintah daerah, jangan keselamatan nyawa manusia yang dipertaruhkan. Negara seharusnya melindungi keselamatan setiap manusia,” katanya.
Syafi’i juga menilai pemerintah daerah dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep harus memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat terkait kehadiran dokter dan kepala puskesmas, termasuk mekanisme pelayanan serta pengawasan terhadap kedisiplinan tenaga kesehatan di wilayah kepulauan.
Atas persoalan tersebut, Syafi’i meminta Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengambil langkah konkret dengan mendorong evaluasi terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas Masalembu.
“Kami meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin segera mengambil sikap dan langkah yang konkret terhadap polemik yang terjadi di Puskesmas Masalembu. Warga membutuhkan ketegasan atas persoalan yang menimpa masyarakat Masalembu,” tandasnya.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, tim redaksi News9.id belum dapat mengkonfirmasi pihak Kepala Puskesmas (Kapus) Masalembu lantara keterbatasan akses komunikasi. ***
Penulis : Nola
Editor : Seno CS
Sumber Berita: https://News9.id
