SUMENEP, NEWS9 – Dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam peredaran rokok ilegal di Desa Sapeken, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, Madura, terus menjadi sorotan.
Hingga kini, aparat penegak hukum dan Bea Cukai Madura belum menunjukkan tindakan tegas, meski aktivitas ilegal tersebut kian terbuka di hadapan masyarakat.
Sejumlah nama disebut sebagai aktor utama dalam jaringan distribusi rokok tanpa cukai itu, mulai dari Fajar, Obit, hingga Yanti dan Najemi yang diketahui sebagai guru honorer di SD Negeri Sapeken 5.
Sebelumnya, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Najemi berusaha mengelak dari tudingan keterlibatannya.
“Oh tidak, Mas. Saya hanya membeli dari teman, sama seperti yang lain,” ujarnya, Minggu (25/5/2025).
Namun, saat ditanya lebih lanjut, Najemi mengakui bahwa ia mendapatkan rokok tersebut dari seseorang yang mengaku sebagai perwakilan pabrik.
“Saya beli ke orang yang mengaku dari pabrik. Saya juga tidak tahu pasti. Teman-teman seperti Yanti dan lainnya di Sapeken beli rokok itu ke Mas Fajar dan Mas Obit,” tambahnya.
Najemi juga menyebut bahwa sistem distribusi dilakukan secara estafet, dari tangan ke tangan.
Bahkan, Ia mengklaim sudah tidak lagi aktif berdagang dan tokonya telah ditutup.
“Saya hanya membantu teman-teman yang masih aktif berjualan,” jelasnya.
Aktivitas peredaran rokok ilegal tersebut diduga sudah berlangsung cukup lama tanpa terdeteksi oleh aparat penegak hukum.
Kondisi itu menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, yang menilai lemahnya pengawasan sebagai bentuk pembiaran.
Seorang warga Sapeken, sebut saja Dus (inisial), mengungkapkan setiap kapal yang bersandar di Pelabuhan Sapeken rutin membawa rokok ilegal untuk kemudian dikirim ke wilayah Sulawesi melalui jalur laut.
“Ini sudah jadi pemandangan biasa. Padahal jelas-jelas merugikan negara dari sisi cukai,” ujarnya, Jumat (16/5/2025).
Selain Dus, warga pun mendesak kepolisian setempat dan Bea Cukai untuk segera bertindak.
“Kami minta aparat bertindak tegas. Kalau perlu, tangkap semua pelaku utamanya. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas,” kata seorang warga lainnya dengan nada kecewa.
“Kami juga berharap ada langkah konkret dari aparat penegak hukum untuk menghentikan praktik ilegal ini, yang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mencoreng citra hukum dan pendidikan di daerah kepulauan,” tandasnya. ***
