SAMPANG, NEWS9 – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes dan KB) Kabupaten Sampang, dr Dwi Herlinda Lusi Harini, akhirnya menemui DR Solehoddin SH MH, advokat sekaligus akademisi, untuk memberikan klarifikasi sekaligus menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya yang sempat menuai keberatan dari warga Pulau Mandangin.
Pertemuan berlangsung di kantor DR Solehoddin SH MH & Associates, Jalan Alumunium Nomor 6A, Malang, Senin (5/8) sore.
Dalam pertemuan yang berlangsung secara tertutup itu, dr Lusi hadir bersama empat pejabat Dinkes dan KB Sampang.
Ia menjelaskan kronologi munculnya pernyataan kontroversial yang sebelumnya dilontarkan dalam forum kunjungan Menteri Kesehatan RI ke Pendapa Trunojoyo Sampang pada (8/7) lalu.
DR Solehoddin, yang mengaku sebagai putra daerah Pulau Mandangin, sebelumnya melayangkan somasi terhadap dr Lusi karena merasa pernyataan tersebut telah melecehkan kehormatan warga dan desa kelahirannya.
Somasi awal disampaikan melalui media daring pada (12/7), diikuti surat somasi resmi pada (28/7), setelah tidak ada tanggapan dalam batas waktu 7 x 24 jam.
“Alhamdulillah, Plt Kepala Dinkes dan KB Sampang telah melakukan klarifikasi dan menyampaikan permohonan maaf apabila ada ucapan yang menyinggung perasaan masyarakat Pulau Mandangin,” kata DR Solehoddin kepada News9.id, Selasa pagi (5/8), melalui pesan WhatsApp.
Pertemuan itu, menurut Solehoddin, menjadi langkah konstruktif dalam menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan dan menjunjung tinggi asas musyawarah.
Meski pernyataan tersebut telah diklarifikasi, pihaknya tetap berharap ke depan para pejabat publik lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan, terlebih saat berkaitan dengan identitas kultural dan sosial suatu komunitas.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, dr Lusi belum memberikan keterangan resmi kepada media.
Namun sumber internal menyebut bahwa pertemuan tersebut bertujuan membangun kembali komunikasi yang sehat antara institusi pemerintah dan masyarakat.
Langkah ini dinilai positif oleh sejumlah kalangan, karena menunjukkan keterbukaan pejabat publik dalam menyikapi kritik serta mengedepankan penyelesaian damai atas potensi konflik sosial yang lebih luas. ***
