SUMENEP, NEWS9 – Reses anggota DPRD Kabupaten Sumenep dari Fraksi NasDem, Ahmad Juhairi, S.IP., M.Phil., Kamis (13/11/2025) malam, berubah menjadi ruang curhat besar-besaran warga kepulauan yang selama ini merasa diabaikan pemerintah.
Kegiatan reses yang berlangsung sejak 7 hingga 14 November 2025 tersebut menyisir Daerah Pemilihan (Dapil) VII, Masalembu, Raas, Gayam, hingga Nonggunong wilayah yang kerap menjadi wajah paling nyata ketimpangan pembangunan.
Mengusung tema “Rakyat Adalah Tuan, Pemerintah Adalah Pelayan,” dialog terbuka itu memunculkan lima isu kritis yang mencerminkan betapa seriusnya persoalan di kepulauan.
1. Listrik Masalembu Gelap Bertahun-tahun, Warga Mendesak Pembangunan PLN Dituntaskan.
Keluhan paling keras datang dari warga Masalembu yang hingga kini belum menikmati aliran listrik memadai karena pembangunan fasilitas PLN tak kunjung rampung.
“Masyarakat meminta agar pemerintah daerah segera melakukan langkah percepatan untuk menyelesaikan pembangunan PLN di Pulau Masalembu, sehingga kebutuhan listrik warga benar-benar terpenuhi,” tegas Ahmad Juhairi, Jumat (14/11/2025).
2. Laut Tak Lagi Aman, Konflik Nelayan & Kerusakan Ekologi Menghantui
Warga juga mengungkap meningkatnya gesekan antara nelayan lokal dan nelayan pendatang. Teror alat tangkap merusak makin memperparah ancaman ekologi.
Ahmad Juhairi menekankan urgensi pembangunan Pos Polair dan Poskamladu di wilayah kepulauan.
“Pengamanan laut harus diperkuat. Ini bukan hanya soal keamanan, tapi juga keberlanjutan sumber daya laut,” ujarnya.
3. Dana Pembangunan Dianggap Tidak Transparan, Warga Minta Audit Total
Kecurigaan terhadap pengelolaan anggaran kembali mencuat sehingga warga menuntut pengawasan ketat, mulai dari perencanaan, penyaluran, hingga pelaporan.
“Setiap dana yang masuk ke kepulauan harus benar-benar jelas arah dan manfaatnya. Warga ingin transparansi total,” kata legislator NasDem itu.
4. Pegawai Lalai Harus Disanksi, Kinerja ASN Jadi Sorotan
Kinerja pegawai pemerintah dianggap mengecewakan sehingga banyak dari mereka dinilai tidak menjalankan tugas secara optimal.
“Pegawai harus dievaluasi dan diberi sanksi tegas jika lalai,” ujar Juhairi.
Selain itu, warga juga menuntut percepatan pembangunan jalan dan pelabuhan sebagai urat nadi konektivitas antarpulau.
5. Transportasi Laut Buruk, Kapal Layak Bukan Lagi Kemewahan
Warga menilai pemerintah abai menyediakan fasilitas transportasi laut yang aman dan layak sehingga kapal sering rusak, terlambat, dan tidak ramah penumpang.
“Transportasi laut harus aman dan nyaman. Ini bukan pilihan, tapi kebutuhan dasar masyarakat kepulauan,” pungkasnya. ***
