SAMPANG, NEWS9 – Menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Darun Najah, Desa Jungkarang, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, menuai keluhan wali murid.
Keluhan itu mencuat pada Kamis, (18/12), lantaran menu yang diterima siswa PAUD dan SD dinilai terlalu minim dan tak sebanding dengan anggaran resmi yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
Sejumlah wali murid menilai kualitas dan komposisi makanan yang dibagikan jauh dari standar menu gizi seimbang.
“Menu yang dibagikan hanya jagung rebus, tahu, gorengan tepung, dan satu pisang. Kalau dirinci, nilainya tidak sampai Rp 8 ribu – Rp10 ribu,” cetus seorang wali murid PAUD di Jungkarang, yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Ia menambahkan, kondisi itu bukan sekali terjadi.
“sebelumnya juga menunya mengenaskan, Lama-lama dapur ini menunya tidak karuan,” kesalnya
Keluhan tersebut kontras dengan pernyataan resmi Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, yang sebelumnya merinci anggaran MBG secara nasional.
Menurut Dadan, biaya MBG per siswa umumnya berkisar Rp15.000 per porsi.
Dari jumlah itu, sekitar Rp10.000 dialokasikan untuk bahan baku, (meliputi nasi, lauk berprotein, sayur, dan buah), Rp3.000 untuk biaya operasional, serta Rp2.000 untuk sewa dapur.
“Anggaran ini disesuaikan dengan jenjang pendidikan dan indeks kemahalan daerah, dengan target menu lengkap bergizi seimbang,” kata Dadan dalam pernyataannya.di kutip dari berbagai media nasional.
BGN juga menegaskan sanksi tegas bagi dapur MBG yang terbukti menyimpang.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, dalam berbagai pernyataan di media sosial, mengingatkan bahwa penyelewengan anggaran dapat berujung pada penutupan dapur, investigasi dan audit, hingga proses hukum pidana.
Menurut BGN, penyimpangan anggaran berdampak langsung pada kualitas gizi makanan yang disalurkan dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat.
Sorotan serupa datang dari kalangan aktivis Sampang, Agus Efendi, menyebut dugaan penyunatan anggaran MBG sudah menjadi perhatian aparat penegak hukum.
Ia mengutip pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta pengawasan ketat terhadap pengelola dapur SPPG.
“KPK mencium aroma penyunatan anggaran MBG. Ini harus diawasi karena berdampak langsung pada kualitas makanan penerima manfaat,” kata Agus, merujuk pada pernyataan Irawati, Analis Tindak Pidana Korupsi Madya KPK RI.
Namun, saat dikonfirmasi, Kepala SPPG Darun Najah Jungkarang, Rahmad Ainul Faqih, menanggapi dengan nada yang dinilai ringan.
Dalam percakapan singkat melalui pesan tertulis di Whatsap, ia justru meminta identitas wali murid dan rincian perhitungan menu, bahkan mengusulkan adanya wawancara video langsung dengan wali murid.
“Saya pengen tahu rinciannya beliau,” tulis Rahmad dalam pesan tersebut.
Respons itu memantik kritik tajam dari Ketua Aliansi Pemuda Sampang Agus Efendi. Menurut dia, sikap kepala SPPG tidak menyentuh substansi persoalan.
“Dia digaji dari uang rakyat, tapi malah balik mempertanyakan konfirmasi wartawan. Ini tidak etis,” ujarnya.
Agus mendesak Satuan Tugas tingkat Kabupaten Sampang segera mengevaluasi kinerja Kepala SPPG Darun Najah.
“Pernyataan itu mencederai kerja jurnalistik dan mengaburkan persoalan utama, yakni kualitas dan transparansi MBG,” kata dia.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari Satgas MBG Kabupaten, terkait dugaan ketidaksesuaian menu MBG di SPPG Jungkarang.
Perlu diketahui wali murid berharap ada audit terbuka agar program MBG benar-benar memenuhi tujuan awalnya menyediakan makanan bergizi, layak, dan transparan bagi anak-anak. ***
