MALANG, NEWS9 – Dugaan penggelembungan anggaran TA 2026 di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Malang menjadi sorotan DPRD Kabupaten Malang.
Hal ini disebabkan adanya kabar dugaan korupsi, kolusi dan nepotisne di lungkungan dinas tersebut.
Hal ini direspon oleh anggota DPRD Kabupaten Malang dari Fraksi PDI Perjuangan Zulham Mubarrok.
Dirinya mengatakan jika hal ini perlu ada tindakan yang nyata dari pihak-pihak terkait dan tidak menutup mata serta bukan sekedar formalitas semata.
Situasi pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemerintah Kabupaten Malang saat ini cukup mengkhawatirkan.
Sebab, sejak awal Juni 2026 isu tentang permainan dibawah meja, mulai pengkondisian anggaran proyek hingga monopoli paket anggaran menyeruak di masyarakat.
“Di tengah masyarakat, hal ini sudah menyeruak dan ramai. Saya mendorong pihak terkait, terutama APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) melalui inspektorat segera turun tangan untuk audit dan investigasi,” ujar Mubarrok.
Dirinya mengatakan, praktik semacam ini sudah menjadi penyakit kronis yang merampok uang rakyat. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang diduga menjadi salah satu sarang utama praktik kotor ini.
Isu miring ini sudah menyebar di lingkup Pemkab Malang, sehingga tidak bisa dibiarkan dan hal ini perlu segera dihentikan.
“Masyarakat menunggu respon cepat dari inspektorat, lembaga pengawas ini ditantang untuk berani membongkar masasalh ini sampai ke akar-akarnya serta menyeret pelaku ke proses hukum,” tandasnya.
Lanjutnya,” masyarakat saat ini pasang mata dan telinga, menanti apakah inspektorat berani membuka kebenaran atau hanya menjadi tameng menutupi muka pejabat yang terlibat dalam dugaan penggelembungan anggaran ini,” katanya.
Tujuan pencapaian sudah jelas, yaitu good governance dan clean government, tidak hanya formalitas manis di depan publik.
Sementara, Budiar, Sekda Kabupaten Malang, mengaku belum mengetahui secara detail alokasi anggaran yang menjadi sorotan publik tersebut, dan masih perlu memeriksa dokumen-dokumen terkait hal ini terlebih dahulu.
Kini, masyarakat menunggu aksi dari inspektorat dalam penegakan aturan di lingkup pemerintah kabupaten Malang untuk membersihkan para pejabat korup yang merugikan negara. ***
