SUMENEP, NEWS9 – Kekuasaan di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, kembali dipertontonkan dalam wajah paling gelapnya.
Jabatan yang seharusnya menjadi alat negara untuk melindungi rakyat justru diduga disalahgunakan demi memuaskan syahwat politik dan kepentingan tertentu.
Kali ini, sorotan masyarakat mengarah tajam ke Kapolsek Masalembu.
Di tengah gencarnya instruksi Presiden RI Prabowo Subianto untuk memberantas narkoba hingga ke akar, kondisi di Kepulauan Masalembu justru berbanding terbalik.
Peredaran narkoba diduga berlangsung terang-terangan, nyaris tanpa rasa takut, seolah hukum telah ditanggalkan.
Aktivis Masalembu, Burhan, dengan nada keras menyebut bahwa sejak era Kapolres AKBP Rivanda hingga bergantinya kepemimpinan ke AKBP Anang Hardiyanto, pola laporan dari Polsek Masalembu nyaris tak berubah, aman, nihil narkoba.
“Laporan ke pimpinan selalu baik-baik saja. Seolah Masalembu bersih dari narkoba. Padahal faktanya berbanding terbalik. Ini bukan sekadar kebohongan, tapi pengkhianatan terhadap perintah Presiden,” tegas Burhan, Rabu (21/1/2026).
Ironisnya, lokasi transaksi narkoba yang diketahui masyarakat hanya berjarak sekitar 60 meter dari kantor Polsek Masalembu.
Fakta tersebut menjadi tamparan keras bagi institusi kepolisian.
“Pertanyaannya sederhana namun mematikan, jika sedekat itu saja tidak terlihat, apakah benar aparat tidak tahu, atau sengaja tidak mau tahu,” jelasnya.
Nama-nama bandar, kurir, hingga titik transaksi disebut sudah menjadi rahasia umum.
Bahkan, warga mengaku telah berulang kali melaporkan secara langsung sosok yang disebut sebagai raja narkoba Masalembu.
Namun hingga kini, tidak satu pun progres penegakan hukum yang terlihat sunyi, sepi dan diam.
Burhan menduga, cukup satu orang dengan jabatan untuk membuat seluruh sistem lumpuh.
Dengan dalih kinerja baik dan laporan yang terlihat rapi, pimpinan di atasnya diduga dikibuli.
Kapolres pun disuguhkan data semu, seolah hukum telah bekerja maksimal.
Padahal, di lapangan, kinerja Kapolsek Masalembu dinilai serampangan, ugal-ugalan, dan tidak menyentuh akar masalah.
Burhan menegaskan, jika kondisi itu terus dibiarkan, maka kepemimpinan baru Kapolres Sumenep pun terancam mewarisi kebusukan yang sama.
“Kalau ini dibiarkan, maka publik berhak menyebut: pemimpin yang gemar berbicara tapi dusta,” kata Burhan.
Pernyataan klasik aparat soal sulit menangkap bandar karena harus ada barang bukti dinilai publik sebagai alasan dangkal dan pembodohan hukum.
Sebab, lanjut Burhan, di saat yang sama, pengguna narkoba justru dengan mudah dijebak dan ditangkap.
“Logika publik pun menertawakan narasi tersebut. Jika ingin menangkap pemakai saja bisa, lalu mengapa bandar yang lokasi dan jaringannya sudah diketahui justru tak tersentuh, apakah karena takut, ataukah karena diduga terlibat,” terangnya.
Masalembu hari ini menjadi ujian serius bagi Kapolres Sumenep yang baru. Apakah hukum benar-benar akan ditegakkan, atau justru kembali dikalahkan oleh kekuasaan di level bawah.
“Jika narkoba bisa dijual bebas hanya puluhan meter dari kantor polisi, maka yang runtuh bukan hanya wibawa institusi, tapi juga kepercayaan rakyat terhadap negara,” tandas Burhan. ***
>