SAMPANG, NEWS9 – Belasan tenaga kesehatan (nakes) dari 14 kecamatan di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, mendatangi kantor DPRD setempat, Senin, (22/9).
Mereka mengadu lantaran tidak diusulkan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes dan KB) Sampang dalam proses pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Audiensi berlangsung di ruang Komisi Besar DPRD Sampang. Para nakes diterima Wakil Ketua DPRD Sampang, Moh Iqbal Fathoni, bersama pimpinan Komisi I dan IV.
Hadir pula Sekretaris Dinkes dan KB beserta jajaran, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM), serta sejumlah kepala puskesmas.
Seorang nakes dari Kecamatan Karang Penang mengaku sudah melengkapi seluruh persyaratan administrasi dan menyerahkan berkas fisik.
Namun, namanya bersama enam rekan lain justru ditandai merah dalam sistem usulan.
“Patut diduga ada tendensi tertentu. Data kami lengkap, tapi tidak diusulkan,” ujarnya.
Nada lebih keras terdengar dari perwakilan nakes Puskesmas Sokobanah. Ia menilai kebijakan Dinkes dan KB diskriminatif.
“Kami sudah puluhan tahun mengabdi. Ini bukan soal gagal seleksi, tapi memang tidak diusulkan meski data lengkap dan sudah disetor. Ini bentuk diskriminasi dan kezaliman,” katanya.
Para nakes juga menyebut adanya ancaman pencabutan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bagi yang memprotes kebijakan tersebut.
Wakil Ketua DPRD Sampang, Moh Iqbal Fathoni, menyesalkan ketidakhadiran Kepala Dinkes dan KB dalam audiensi.
“Kehadiran kepala dinas penting karena ia pihak yang paling bertanggung jawab. Tanpa itu, hasil audiensi belum maksimal,” ujarnya.
Iqbal menambahkan, dari forum itu terungkap adanya dugaan intervensi dalam proses pengusulan PPPK nakes.
Ia berjanji DPRD akan mendorong penyelesaian masalah ini hingga tuntas dan transparan. ***
