SUMENEP, NEWS9 – Pemerintah Kabupaten Sumenep kembali mendapat sorotan tajam terkait penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dinilai gagal dan tidak bertanggung jawab.
Jumlah ODGJ yang berkeliaran di pusat kota kian meningkat, namun perhatian pemerintah dianggap nihil.
Tokoh pemuda Sumenep, Tolak Amir, mengkritik keras kinerja pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial yang dinilai tidak menunjukkan kepedulian terhadap sesama manusia.
“Sejak kepemimpinan Bupati Sumenep, khususnya Dinas Sosial, tidak ada sama sekali kepedulian dalam penanganan dan penjangkauan ODGJ. Mereka semakin banyak berkeliaran di pusat kota keris,” tegas Tolak Amir, Jumat (12/12/2025).
Menurutnya, pemerintah seharusnya mengedepankan rasa kemanusiaan. ODGJ merupakan kategori orang terlantar yang sering kali tidak memiliki keluarga.
Dalam kondisi demikian, negara wajib hadir, bukan justru menutup mata.
Tolak Amir mempertanyakan transparansi anggaran penanganan ODGJ yang bersumber dari Kementerian Sosial maupun APBD.
“Dalam penanganan ODGJ pasti ada anggaran, baik dari Kemensos maupun APBD. Orang dengan gangguan jiwa juga punya hak yang sama dengan orang normal. Tapi pemerintah justru arogan, sibuk dengan jabatannya sendiri,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah harus menyediakan pelayanan kesehatan dan fasilitas khusus untuk menampung ODGJ sebagai bentuk tanggung jawab moral negara.
Kondisi di lapangan menunjukkan adanya ODGJ yang tidur tanpa alas, makan dari tempat kotor, dan hidup tanpa perlindungan di malam hari.
“Kenapa pemerintah seperti jijik bersentuhan dengan ODGJ? Ada anggaran Dinas Sosial atau justru tidak terealisasi?” sindirnya.
Ia menambahkan, pemerintah hanya bergerak jika ada laporan dari pihak keluarga.
Padahal banyak ODGJ yang tidak memiliki keluarga dan akhirnya dibiarkan hidup menggelandang hingga berpotensi meninggal di jalan.
Tolak Amir mendesak Pemkab Sumenep untuk segera melakukan tindakan nyata, bukan sekadar menunggu laporan.
“Bagaimana nasib ODGJ yang tidak punya keluarga? Masa harus dibiarkan seperti itu sampai mati,” pungkasnya.
Situasi tersebut menambah daftar persoalan sosial yang belum mampu diselesaikan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Sampai berita ini diterbitkan, Dinas Sosial belum memberikan respons terkait kritik tersebut. ***
>