SAMPANG, NEWS9 – Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program unggulan Pemerintah Pusat, kini menuai sorotan di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur.
Banyaknya keluhan masyarakat terkait kelayakan menu yang beredar di publik mendorong DPC Ormas Madura Asli (MADAS) Sampang angkat bicara dan menyoroti implementasi program di tingkat akar rumput.
Umar Faruk, Ketua DPC Ormas MADAS Sampang, dalam pernyataannya pada Sabtu (13/9), menegaskan bahwa pihaknya sepenuhnya mendukung tujuan mulia program MBG.
Ia menjelaskan, program yang digagas Pemerintahan Prabowo-Gibran itu dirancang untuk meningkatkan kualitas SDM melalui perbaikan gizi, menekan angka stunting, dan mendongkrak prestasi akademik anak.
“Prinsipnya, kami sangat mendukung. Namun, program sebaik apapun harus sampai dan dirasakan dengan baik oleh penerima manfaat. Ini yang perlu dikawal,” ujar Umar Faruk.
Namun, di balik niat baik tersebut, Umar mengungkapkan bahwa DPC MADAS Sampang telah menerima banyak laporan dari masyarakat yang meragukan kelayakan dan standar gizi dari menu yang dibagikan.
Ia menegaskan bahwa tanggung jawab mutlak atas kualitas menu MBG berada di pundak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Strukturnya sudah jelas. SPPG yang merupakan kepanjangan tangan Badan Gizi Nasional (BGN) di tingkat kabupaten, terdiri dari Kepala SPPG, Ahli Gizi, Akuntan, dan lainnya. Setiap persoalan, mulai dari standar menu hingga kandungan gizi, adalah tanggung jawab mereka,” tegasnya.
Meski belum secara resmi meluncurkan posko pengaduan, Umar menyatakan laporan yang masuk sudah cukup banyak.
Dari temuan sementara, dugaan kuat mengarah pada kelalaian dari oknum di dalam SPPG sendiri, khususnya Kepala SPPG dan Ahli Gizi.
“Kami menduga ini lebih disebabkan kelalaian internal SPPG, bukan sistemnya. Untuk itu, kami beri peringatan keras agar SPPG patuh pada Juknis dan berlaku tegak lurus, hindari intervensi pihak manapun,” imbuhnya.
Di sisi lain, Umar Faruk juga mendesak Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG di Sampang yang dikomandani langsung oleh Wakil Bupati untuk segera mengambil tindakan nyata.
Ia menekankan bahwa kondisi ini tidak bisa ditunda meski anggaran operasional Satgas mungkin belum turun sepenuhnya.
“Kondisi ini mendesak. Satgas harus segera action untuk menyelamatkan program ini dari image negatif dan menjaga kepercayaan publik. Jangan sampai program strategis nasional ini gagal di level implementasi karena kelalaian yang sebenarnya bisa dicegah,” pungkasnya. ***
>