Rp492 Juta Diduga Raib, Mahasiswa UNIBA Madura Pertanyakan Transparansi Dana KIP

SUMENEP, News9 – Dugaan pemotongan dana beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Universitas Bahaudin Mudhary (UNIBA) Madura tahun 2023 menjadi sorotan, dengan jumlah kerugian mencapai Rp492 juta.

Tuduhan tersebut didasarkan pada jumlah mahasiswa penerima KIP tahun 2023 sebanyak 399 orang, terbagi dalam beberapa skema.

Rektor UNIBA Madura, Rahmad Hidayat, membenarkan jumlah mahasiswa penerima KIP Skema 1 dan 2 sebanyak 399 orang.

“Pada tahun 2023, ada 399 mahasiswa penerima KIP, sementara di tahun 2024 jumlahnya tercatat 181 mahasiswa, semua masuk Skema 1,” ujarnya pada Jumat (10/1/2025).

Namun, dugaan pemotongan dana mencuat terkait Skema 1, di mana mahasiswa dijanjikan biaya pendidikan Rp2.400.000 dan biaya hidup Rp2.400.000 per semester.

Berdasarkan keterangan salah satu mahasiswa yang identitasnya dirahasiakan, banyak penerima tidak menerima pencairan dana tahap pertama pada 2023.

“Pada pencairan tahap pertama, dana untuk Skema 1 dan Skema 2 tidak sampai ke mahasiswa. Informasinya, dana tersebut diambil oleh pihak tertentu seperti kakak tingkat, ketua organisasi mahasiswa, dosen, dan lainnya,” ujar mahasiswa tersebut, Kamis (9/1/2025).

Jika dikalkulasikan, sebanyak 205 penerima Skema 1 yang seharusnya menerima Rp2.400.000 masing-masing kehilangan total Rp492 juta. Kondisi ini telah menjadi isu sejak tahun lalu.

Menanggapi tuduhan tersebut, Wakil Rektor I UNIBA Madura, Budi Suswanto, menegaskan tidak ada praktik pemotongan dana KIP di kampusnya.

Ia menyebut dana KIP langsung disalurkan ke rekening mahasiswa tanpa campur tangan pihak kampus.

“Tidak ada pemotongan. Dana KIP langsung dari pemerintah ke rekening mahasiswa. Bahkan kami sudah melakukan pengecekan langsung,” tegasnya.

Bahkan, Budi Suswanto juga meminta bukti konkret untuk memperjelas kebenaran dugaan tersebut.

Senada dengan Budi, Rektor Rahmad Hidayat juga memastikan pencairan dana dilakukan secara transparan.

“Mahasiswa Skema 1 menggunakan rekening BRILink yang langsung disediakan oleh Dikti, sedangkan Skema 2 hanya untuk UKT dan langsung masuk ke rekening kampus,” jelasnya.

Meski membantah keras tudingan tersebut, pihak kampus membuka peluang untuk membawa kasus itu ke ranah hukum jika ditemukan bukti konkret.

“Jika terbukti ada pelanggaran, kami sendiri yang akan menyerahkan kasus ini ke pihak berwajib,” ujar Budi.

Tuduhan itu memicu beragam spekulasi, termasuk dugaan bahwa isu tersebut dihembuskan oleh mahasiswa pengganti penerima KIP yang sebelumnya tidak lolos seleksi.

“Saya khawatir, cerita ini berasal dari mahasiswa pengganti yang kecewa tidak lolos administrasi,” tambah Budi.

Terlepas dari bantahan pihak kampus, dugaan pemotongan dana KIP di UNIBA Madura masih menyisakan tanda tanya besar.

Diperlukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan kebenaran kasus yang memengaruhi ratusan mahasiswa tersebut. ***