SUMENEP, News9 – Dugaan praktik korupsi dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep kian terkuak.
Program yang seharusnya memberikan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini justru diduga dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk keuntungan pribadi.
Berdasarkan pengakuan sejumlah penerima manfaat, terjadi pemotongan dana hingga Rp 4,7 juta per unit rumah, jauh dari jumlah yang dijanjikan pemerintah.
Pemotongan tersebut diduga melibatkan Koordinator Kabupaten (Korkab) yang disebut-sebut mengambil Rp 3,5 juta, sementara Rp 1,2 juta menjadi “jatah” pendamping.
“Kami berharap bantuan ini bisa memperbaiki rumah kami. Tapi sebelum diterima, uangnya sudah dipotong,” ujar seorang warga yang tak ingin disebutkan namanya.
Masyarakat yang menjadi korban mengaku telah melaporkan praktik tersebut kepada pihak berwenang.
Namun, hingga kini, belum ada langkah konkret dari pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum.
Hal itu menimbulkan kekecewaan besar di kalangan penerima bantuan.
Saat dikonfirmasi, Koordinator Kabupaten (Korkab) Sumenep, Rizki Pratama, hanya memberikan pernyataan singkat melalui pesan singkat.
“Itu semua tidak benar, mas,” tulisnya tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.
Upaya untuk mendapatkan keterangan tambahan pun tidak membuahkan hasil.
Sikap tertutup ini semakin memperkuat kecurigaan masyarakat bahwa ada sesuatu yang disembunyikan.
Praktik korupsi ini tak hanya menyangkut uang miliaran rupiah, tetapi juga menggugurkan harapan ribuan keluarga di Sumenep untuk mendapatkan tempat tinggal layak.
Banyak warga yang kini hanya bisa berharap pemerintah pusat segera turun tangan dan menggelar audit menyeluruh atas penyaluran dana BSPS tersebut.
“Kami butuh tindakan nyata, bukan sekadar janji. Jika ini dibiarkan, nasib kami tidak akan berubah,” ungkap salah satu penerima bantuan dengan nada putus asa.
Apakah dugaan korupsi ini akan diusut hingga tuntas, atau justru hilang dalam belitan birokrasi? Masyarakat Sumenep menanti keadilan dan tindakan tegas dari pihak berwenang. ***
