SUMENEP, NEWS9 – Seluruh anggota Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, telah melaksanakan Masa Reses II Tahun Sidang 2025.
Kegiatan berlangsung dari tanggal 7 hingga 14 April 2025 tersebut menyerap berbagai aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.
Anggota fraksi yang terlibat dalam reses antara lain, H. Mutaem (Dapil VIII), Ahmad Juhairi, S.IP., M.Phil. (Dapil VII), Samsiyadi, S.A.N. (Dapil II), Ersat (Dapil IV), Afrilia Wahyuni (Dapil V), dan Badrul Aini (Dapil VIII).
Juru Bicara Fraksi NasDem, Ahmad Juhairi, mengungkapkan salah satu poin utama hasil reses adalah pentingnya percepatan pendirian pos keamanan laut di Kecamatan Masalembu.
Hal itu untuk mengantisipasi masuknya kapal penangkap ikan yang menggunakan alat tangkap destruktif dan merusak ekosistem laut.
“Pemerintah Daerah harus terlibat aktif dalam mempercepat pembangunan fasilitas PT PLN di Pulau Masalembu. Ini bagian dari pemenuhan hak dasar masyarakat yang sudah lama disuarakan,” ujar Ahmad Juhairi, Rabu (23/4/2025).
Ia juga menekankan kebutuhan mendesak untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelabuhan di Masalembu, serta penyediaan armada transportasi laut yang lebih layak dan manusiawi.
Dalam penyerapan aspirasi masyarakat, lanjutnya, perlu ada kriteria yang jelas untuk menetapkan skala prioritas anggaran berdasarkan kebutuhan mendesak di masing-masing dapil.
“Peraturan daerah tentang perlindungan nelayan harus dijalankan secara serius dan maksimal,” tegasnya.
Fraksi NasDem juga mendorong pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran negara agar transparan dan tepat sasaran.
Sinergitas antara pemerintah daerah dan aparat hukum dianggap penting agar pelayanan publik, termasuk program subsidi, benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Adapun beberapa usulan penting lainnya mencakup:
1. Peningkatan kualitas layanan listrik di kepulauan,
2. Fasilitas kesehatan yang memadai termasuk ambulans laut,
3. Penguatan sektor pertanian dan pemanfaatan sumber daya lokal,
4. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur seperti jalan, sekolah, masjid, dan pesantren,
5. Penguatan modal bagi pengrajin keris dan kelompok tani,
6. Validasi data kependudukan untuk memastikan akurasi penyaluran bantuan sosial.
Juhairi berharap, semua aspirasi yang telah diserap dalam Reses II tersebut dapat ditindaklanjuti dan dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui OPD terkait di Kabupaten Sumenep.
“Kami ingin hasil reses ini tidak berhenti sebagai catatan, tapi menjadi langkah nyata untuk kemajuan Sumenep, khususnya wilayah kepulauan,” pungkasnya. ***
