SUMENEP, NEWS9 – Pencoretan tiga pemain PSHW Pasongsongan dalam Kompetisi Sepak Bola U-13 yang digelar Askab PSSI Sumenep terus memanas.
Klub yang bermarkas di Kecamatan Pasongsongan itu secara tegas mempertanyakan dasar hukum dan mekanisme verifikasi yang digunakan panitia pelaksana (Panpel) dalam mencoret pemain mereka dengan alasan “data ganda”.
Hal itu diungkapkan langsung oleh Ketua PSHW, Viki Dedy Hariyanto, yang menyoroti sejumlah kejanggalan dalam putusan Panpel.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hingga kini, pihaknya tidak menerima penjelasan detail mengenai cakupan verifikasi, indikator kelulusan, maupun dasar penilaian keabsahan dokumen para pemain.
“Kami ingin tahu, apa saja sebenarnya yang diverifikasi? Apakah hanya berdasarkan sistem internal Askab atau merujuk pada data resmi dari lembaga negara? Ini harus jelas agar tidak jadi preseden buruk,” tegas Viki, Rabu (16/7/2025).
PSHW juga menilai Askab telah melampaui kewenangannya.
Jika dugaan “data ganda” menyangkut Nomor Induk Kependudukan (NIK), akta lahir, atau Kartu Keluarga (KK), maka lembaga yang berwenang memutuskan keabsahannya hanyalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
“Kalau memang ada perbaikan data dari Disdukcapil, maka Askab wajib tunduk pada data terbaru yang sah. Bukan malah mendiskualifikasi sepihak,” sambungnya.
Lebih jauh, PSHW menyesalkan Askab yang diduga menggunakan aturan tidak tertulis sebagai dasar keputusan.
Menurut Viki, tidak ada pasal eksplisit dalam regulasi turnamen yang memperbolehkan pencoretan pemain hanya berdasar dugaan tanpa klarifikasi ke Disdukcapil.
Akibat keputusan tersebut, PSHW mengancam menempuh jalur hukum.
Jika terbukti Panpel bertindak tanpa prosedur verifikasi yang sah dan merugikan klub secara sepihak, PSHW siap melayangkan laporan resmi.
“Ini bukan cuma soal tiga pemain. Ini soal marwah pembinaan sepak bola usia dini. Sepak bola harus adil, akuntabel, dan bersih dari kepentingan kelompok,” tegas Viki.
PSHW mendesak Askab PSSI Sumenep untuk membuka fakta secara transparan dan bertanggung jawab penuh atas polemik tersebut.
Peristiwa itu juga menjadi alarm penting perlunya perbaikan tata kelola turnamen sepak bola di daerah, agar benar-benar menjunjung profesionalitas, legalitas, dan keadilan bagi seluruh peserta. ***
