Narkoba di Masalembu, Anggota DPRD Sumenep Desak Aparat Sikat Bandar

SUMENEP, NEWS9 – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sumenep, Ahmad Juhairi, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam menangani kasus peredaran narkoba, khususnya di daerah pemilihannya di wilayah kepulauan.

Juhairi menilai pola penegakan hukum yang hanya menyasar pengguna dinilai tidak cukup.

Ia menegaskan, fokus utama harus diarahkan kepada para pengedar atau bandar yang merupakan otak sekaligus motor penggerak peredaran narkotika.

“Pengedar adalah aktor utama penyebaran barang haram ini. Jika mereka terus dibiarkan bebas, pemberantasan narkoba hanya jadi formalitas,” tegas Juhairi kepada News9.id, Senin (28/7/2025).

Pernyataan itu disampaikannya menyusul maraknya penggerebekan dalam beberapa waktu terakhir yang hanya berujung pada penangkapan pengguna, sementara bandar yang diduga kuat berada di balik distribusi sabu-sabu justru seolah kebal hukum.

Juhairi juga memberi peringatan keras kepada aparat agar tidak main mata atau bahkan terlibat dalam praktik perlindungan terhadap jaringan narkotika, terlebih di wilayah rawan seperti kepulauan.

“Kalau ada indikasi oknum yang bermain di balik ini semua, harus diusut tuntas. Kita tidak butuh simbolik, kita butuh tindakan nyata demi menyelamatkan generasi muda,” ujarnya.

Politikus muda itu juga mendesak kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sumenep untuk lebih terbuka kepada publik, termasuk berani mengungkap identitas para bandar besar yang selama ini diduga ‘kebal hukum’.

Sebagai bentuk komitmennya dalam memerangi narkoba, Ahmad Juhairi diketahui telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Polsek Masalembu, pada Jumat (25/7/2025), untuk bersama-sama memberantas narkoba di wilayah kepulauan.

“Saya sudah datangi Polsek, saya tandatangani komitmen bersama pemberantasan narkoba. Ini sinyal jelas, bahwa kami mendukung penuh aparat untuk bertindak tegas. Jangan ragu,” pungkasnya.

Sementara langkah tersebut sekaligus menjadi tamparan bagi institusi yang selama ini dinilai belum maksimal dalam menumpas jaringan bandar dan pengedar, terutama di daerah yang jauh dari pengawasan pusat. ***