SAMPANG, NEWS9 – Pelayanan administrasi di Desa Paseyan, Kecamatan / Kabupaten Sampang. Madura, kembali menuai sorotan.
Sejumlah warga mengeluhkan kesulitan mengurus berkas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang menjadi syarat untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.
SPPT merupakan dokumen penting yang harus dilampirkan petani agar dapat masuk dalam sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).
Melalui sistem itu, pemerintah menentukan jumlah pupuk subsidi berdasarkan luas lahan garapan petani.
Namun, alih-alih mendapat pelayanan cepat, warga mengaku dipingpong saat mengurus berkas ke balai desa.
Perangkat desa disebut mengarahkan mereka langsung ke rumah sekretaris desa (sekdes). Namun, sekdes yang bersangkutan kerap sulit ditemui.
“Sebenarnya urusan ini bisa selesai cepat kalau perangkatnya ada. Tapi kami bolak-balik tidak ketemu orangnya,” kata seorang warga Paseyan kepada News9.id, Kamis (2/10).
Keluhan senada disampaikan warga lain. Mereka menilai pelayanan publik di tingkat desa semestinya mudah diakses, bukan justru bergantung pada keberadaan seorang aparat yang jarang masuk kantor.
“Masak harus ke rumah sekdes segala? Ini konyol. Pelayanan publik kok seperti main petak umpet,” ujar warga lainnya.
Kondisi ini menimbulkan kekecewaan warga yang merasa dipersulit secara tidak langsung.
Mereka mendesak pemerintah Desa melakukan evaluasi terhadap perangkat yang dianggap tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Masyarakat berharap ada perbaikan pelayanan. Kalau perangkat sulit ditemui, bagaimana urusan warga bisa selesai?” tambah seorang warga.
Hingga berita ini diturunkan, Penjabat (Pj) Kepala Desa Paseyan, Akh. Ridhai, belum memberikan tanggapan. Konfirmasi melalui pesan WhatsApp yang dikirim News9.id tidak kunjung dibalas. ***
