SAMPANG, NEWS9 – Forum Aktivis Madura (FAM) kembali menyorot ketidakpastian pemerintah daerah dalam menyiapkan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2026.
Dalam konferensi pers di sebuah kafe di Jalan Imam Ghazali, Sabtu, (22/11) dua perwakilan FAM, Maushul Maulana dan Gerard, menilai eksekutif tidak menunjukkan keseriusan dalam mengawal agenda politik desa tersebut.
Gerard menyebut forum itu merupakan tindak lanjut dari aksi demonstrasi yang mereka gelar pada 20 Oktober lalu.
Menurut dia, publik membutuhkan penjelasan yang lebih transparan atas sikap pemerintah yang dinilai terus bergeser.
“Implementasi gerakan ini beragam, mulai dari memberi pencerahan publik, mengeluarkan ultimatum, hingga menyiapkan aksi lanjutan ke Jawa Timur pada Selasa, (25/11),” ujar Gerard.
Ia juga mengungkapkan adanya indikasi “pengaburan substansi” dalam proses pembahasan anggaran Pilkades.
FAM menilai pemerintah daerah terkesan membesar-besarkan nominal anggaran dengan menetapkan biaya lebih dari Rp120 juta per desa.
Angka itu jauh di atas kabupaten sebelah yang hanya menganggarkan sekitar Rp80 juta per desa.
“Dengan angka setinggi itu, pemerintah bisa saja beralasan bahwa Pilkades menjadi beban fiskal. Padahal justru itu yang menimbulkan tanda tanya: apakah anggaran benar-benar dibuat untuk menunda?” kata Gerard.
Hingga kini, FAM menilai belum ada pernyataan tegas dari pemerintah apakah Pilkades benar-benar akan digelar pada 2026 atau kembali ditunda.
Hal itu disebut memunculkan ketidakpastian bagi desa-desa yang membutuhkan kepastian kepemimpinan.
Maushul Maulana menutup konferensi pers dengan pernyataan yang lebih keras. Ia menuntut eksekutif dan legislatif segera menetapkan alokasi anggaran Pilkades 2026 dan mengunci jadwal pelaksanaannya.
“Jika pemerintah tetap tidak bergeming, kami akan kembali turun aksi dalam skala lebih besar lima kali lipat dari aksi pertama. Aksii lanjutan itu, akan mulai digelar pada Selasa, (25/11) di Jawa Timur,” pungkas Maushul. ***
