SUMENEP, NEWS9 – Aktivitas mafia BBM bersubsidi kembali mencuat dan kian mengkhawatirkan di Kabupaten Sumenep.
Sejumlah sumber di lapangan mengungkap dugaan penyelewengan solar subsidi yang disebut-sebut semakin merajalela.
Ironisnya, salah satu titik yang diduga dimanfaatkan sebagai pemasok justru berasal dari SPBU 54.694.08, milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumenep, PT Wira Usaha Sumekar (WUS).
Praktik ilegal itu diduga berlangsung sistematis dan terorganisir.
“Tidak hanya terjadi pada jam operasional normal, pengisian solar subsidi ke jerigen justru disebut marak dilakukan pada dini hari, sekitar pukul 03.00 hingga 05.00 WIB waktu rawan saat pengawasan nyaris nihil,” ungkap BN, Selasa (30/12).
Di jam-jam sepi tersebut, jerigen-jerigen dalam jumlah besar tampak diisi langsung dari dispenser SPBU seolah tak menghiraukan aturan resmi penyaluran BBM bersubsidi.
“Tadi malam dia ngambil di SPBU Pemda 2 pikep. Meraka kalau ngisi tidak ada jadwal, cuma ada jam tertentu. Tadi malam agak malam sekitar jam 02.00 WIB berangkat. Pemda itu jam 12 atau jam 11 malam baru kerja. Intinya mereka bekerja main malam,” ungkapnya.
Fakta itu memperkuat dugaan adanya pembiaran, bahkan keterlibatan oknum dalam rantai mafia BBM subsidi.
Berdasarkan dokumentasi yang beredar, puluhan jerigen terlihat berjejer rapi di sekitar dispenser SPBU.
Sebagian diangkut menggunakan mobil pik up, sementara lainnya diletakkan bebas di area pengisian.
Aktivitas tersebut berlangsung berulang dan terkesan tanpa rasa takut.
“Ini bukan sekali dua kali. Sudah sering terjadi. Biasanya mereka main saat kondisi sepi. Jerigen diisi bolak-balik,” jelas, salah satu warga yang mengetahui praktik tersebut.
Akibat ulah mafia BBM subsidi itu, stok solar cepat terkuras. Masyarakat kecil kembali menjadi korban.
Bahkan, nelayan dan petani yang seharusnya menjadi penerima utama BBM bersubsidi justru kerap gigit jari, mengantre panjang, bahkan pulang dengan tangan kosong.
Lebih memprihatinkan lagi, dugaan praktik itu terjadi di SPBU milik BUMD entitas yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik yang bersih, profesional, dan transparan.
“Jika benar SPBU PT WUS terlibat atau lalai, maka ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap kepentingan rakyat,” terangnya.
Publik kini mendesak Pemerintah Kabupaten Sumenep dan aparat penegak hukum untuk tidak lagi menutup mata.
“Penyelidikan menyeluruh harus segera dilakukan, mulai dari pengelola SPBU hingga dugaan jaringan mafia BBM bersubsidi yang bermain di balik layar,” pungkas BN.
Hingga detik ini, pihak PT Wira Usaha Sumekar (WUS) maupun pengelola SPBU terkait belum memberikan klarifikasi resmi, dengan alasan keterbatasan informasi. ***
