SUMENEP, NEWS9 – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini menuai sorotan tajam di Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.
Program yang digadang-gadang sebagai solusi peningkatan gizi anak sekolah itu justru dipertanyakan kualitasnya.
Sejumlah wali murid mengeluhkan menu yang disajikan oleh SPPG Alif dinilai jauh dari standar gizi seimbang.
Pada Jumat (13/2/2026), menu MBG yang diterima siswa terdiri dari nasi putih, telur mata sapi, tahu goreng, dan satu buah salak.
Bagi para orang tua, sajian tersebut dianggap terlalu sederhana dan tidak mencerminkan keseriusan dalam memenuhi kebutuhan nutrisi anak usia sekolah.
“Ini hanya pemenuhan formalitas saja atau bagaimana. Apa memang sengaja asal jadi,” ujar salah satu wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Keluhan tidak berhenti di satu hari. Beberapa orang tua mengaku pada hari-hari sebelumnya kondisi makanan bahkan lebih memprihatinkan.
Ada buah rambutan yang disebut sudah busuk, pisang terlalu matang, hingga nasi pecel dengan kuah kacang yang encer dan porsi sangat minim.
Bahkan, muncul laporan ditemukannya ulat dalam makanan yang dibagikan. Jika benar demikian, maka persoalannya bukan lagi soal rasa, melainkan kelayakan konsumsi dan standar keamanan pangan. Label bergizi yang melekat pada program ini pun dipertanyakan.
Di mana pengawasan kualitas? Siapa yang memastikan kandungan gizi sesuai kebutuhan anak sekolah? Apakah tenaga ahli gizi benar-benar dilibatkan dan menjalankan fungsinya secara optimal?
“Sepertinya ahli gizinya tidak bekerja dengan baik,” keluh wali murid lainnya dengan nada kecewa.
Sementara itu, Fawaid yang disebut sebagai Kepala SPPG Alif, saat dikonfirmasi awak media memberikan tanggapan singkat.
“Mohon izin mas. Kami untuk pelaporan yang demikian sudah ada yang namanya Sagi. Tinggal melaporkan ke 127 BGN mas. Terima kasih,” ujarnya.
Jawaban tersebut dinilai belum menyentuh substansi persoalan, yakni kualitas makanan yang diterima siswa setiap hari.
Sementara itu, wali murid menilai, respons administratif semata tidak cukup untuk meredam kegelisahan orang tua.
“Program sebesar MBG seharusnya dijalankan dengan standar ketat dan pengawasan berlapis. Jika tidak, yang dipertaruhkan bukan sekadar citra pemerintah, melainkan kesehatan dan tumbuh kembang generasi masa depan,” tegasnya.
“Kami mendesak Pemerintah daerah, pengawas program, serta pihak terkait segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh. Transparansi standar menu, keterlibatan ahli gizi, hingga mekanisme kontrol kualitas harus dibuka ke publik. Sebab, urusan gizi anak bukan proyek seremonial. Ini menyangkut masa depan bangsa,” tandasnya. ***
