SUMENEP, NEWS9 – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sumenep menggelar peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 sekaligus Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 PWI dengan mengadakan resepsi dan pemotongan tumpeng.

Acara yang berlangsung pada Minggu (9/2) itu juga diisi dengan santunan bagi anak yatim hasil kerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumenep, Indra Wahyudi, menyampaikan apresiasi terhadap peran wartawan dalam pembangunan daerah.

Menurutnya, wartawan yang tergabung dalam PWI Sumenep telah berkontribusi besar dalam menyebarkan informasi terkait kemajuan daerah, sekaligus berani memberikan kritik terhadap kebijakan yang kurang berpihak kepada masyarakat.

“Pertama-tama, kami ucapkan selamat HPN 2025 dan HUT ke-79 PWI. Kami sangat mengapresiasi peran wartawan yang telah membantu menyampaikan progres pembangunan daerah kepada masyarakat,” ujar Indra Wahyudi mewakili Bupati Fauzi.

Ia juga berharap insan pers terus menjaga profesionalitas dan independensi dalam menyampaikan berita kepada publik.

“Informasi yang disampaikan harus berpegang pada regulasi yang berlaku, sehingga bisa menjadi penyejuk bagi masyarakat, bukan justru memanaskan situasi. Mari bersama-sama menjaga kondusifitas demi pembangunan dan kesejahteraan publik,” tambahnya.

Ketua PWI Sumenep, M. Syamsul Arifin, menegaskan bahwa peringatan HPN dan HUT ke-79 PWI merupakan agenda tahunan yang selalu dilakukan sebagai bentuk refleksi bagi para wartawan.

Acara tersebut, kata Syamsul, bukan sekadar seremoni, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam menjalankan tugas jurnalistik secara profesional dan independen.

“Hari ini (kemarin, red), kami menggelar resepsi HPN dan HUT ke-79 PWI. Sejumlah kegiatan telah kami laksanakan, mulai dari santunan anak yatim, ziarah kubur, hingga puncaknya yaitu acara resepsi ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, Syamsul menegaskan bahwa PWI Sumenep tetap mendukung program pemerintah daerah.

Namun, jika ada kebijakan yang dinilai kurang berpihak pada masyarakat, maka menjadi tugas wartawan untuk mengkritisinya dengan tetap menawarkan solusi.

“Kami tidak akan tinggal diam jika ada kebijakan yang merugikan rakyat. Kritik yang kami sampaikan adalah bentuk kecintaan terhadap daerah ini. Selain menyampaikan langsung kepada pemangku kebijakan, kami juga bisa menuangkannya dalam tulisan. Tentu dengan cara yang solutif,” tegasnya.

Syamsul berharap sinergi antara PWI dan pemerintah daerah tetap terjalin dengan baik, meskipun keduanya memiliki peran yang berbeda.