SUMENEP, NEWS9 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang hingga selama bulan Ramadan.
Langkah tersebut dinilai krusial agar lonjakan kebutuhan masyarakat pada bulan suci tidak berbanding lurus dengan kenaikan harga yang justru membebani daya beli warga.
Anggota DPRD Sumenep, M. Muhri, menegaskan bahwa peningkatan konsumsi selama Ramadan merupakan siklus tahunan yang seharusnya sudah diantisipasi secara matang oleh pemerintah daerah.
Menurut Ketua Komisi III DPRD Sumenep itu, ketersediaan stok pangan saja tidak cukup jika harga di pasaran tetap melambung tinggi dan sulit dijangkau masyarakat.
“Ramadan memang identik dengan meningkatnya permintaan. Namun pemerintah wajib memastikan harga tetap terkendali dan tidak memberatkan masyarakat,” ujar Muhri, Senin (2/3).
Ia menekankan, stabilitas harga di tingkat konsumen harus menjadi prioritas utama pemerintah.
Harga bahan pokok, kata dia, harus tetap berada dalam koridor Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.
Bahkan, jika ditemukan lonjakan harga yang tidak wajar di lapangan, ia meminta pemerintah segera melakukan intervensi melalui langkah cepat dan terukur.
Muhri juga mengingatkan agar kenaikan harga yang bersifat musiman tidak berkembang menjadi gejolak berkepanjangan.
Baginya, perlindungan terhadap daya beli masyarakat jauh lebih substansial dibanding sekadar memastikan ketersediaan stok dan distribusi aman.
Selain pengendalian harga, DPRD Sumenep juga mendorong penguatan pengawasan distribusi pangan untuk mencegah praktik penimbunan yang dapat memicu kelangkaan semu di pasaran.
Organisasi perangkat daerah terkait diminta aktif memantau pergerakan barang serta memastikan rantai pasok berjalan lancar hingga ke tingkat pengecer.
Sebagai langkah konkret, DPRD mengusulkan agar pemerintah daerah menggencarkan operasi pasar dan program pasar murah, terutama di wilayah pinggiran hingga daerah terpencil yang rentan terdampak fluktuasi harga.
“Langkah antisipatif harus dilakukan sejak dini. Jangan menunggu masyarakat terlanjur kesulitan baru bertindak,” pungkasnya. ***
