SUMENEP, NEWS9 – Pergantian sejumlah Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) di jajaran Polresta Sumenep diharapkan tidak sekadar menjadi rotasi jabatan, tetapi momentum untuk memperkuat pelayanan, penegakan hukum, sekaligus membangun kembali kepercayaan masyarakat.
Anggota DPRD Sumenep Komisi I membidangi hukum dan pemerintahan, Ahmad Juhairi, S.IP., M.Phil., menyampaikan ucapan selamat bertugas kepada seluruh Kapolsek yang baru di wilayah masing-masing, khususnya Iptu Muhajirin, S.H. yang dipercaya memimpin Polsek Masalembu.
Ahmad Juhairi menilai pengalaman Iptu Muhajirin saat bertugas sebagai Kasi Propam Polresta Sumenep menjadi modal penting untuk menjalankan tugas di wilayah kepulauan tersebut.
Dia berharap pengalaman di bidang pengawasan internal itu dapat diwujudkan dalam bentuk ketegasan, integritas, dan disiplin seluruh personel Polsek Masalembu.
Menurutnya, setiap anggota kepolisian harus benar-benar memegang teguh nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya, bukan sekadar menjadikannya sebagai sumpah dan pedoman yang dibacakan dalam kegiatan seremonial.
“Tribrata menegaskan kewajiban polisi untuk berbakti kepada bangsa dan negara, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan serta kemanusiaan dalam penegakan hukum, sekaligus melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat,” kata Ahmad Juhairi, Kamis (27/8/2026).
Sementara Catur Prasetya menempatkan kehormatan anggota Polri pada pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara, termasuk meniadakan gangguan keamanan, menjaga keselamatan jiwa dan harta benda, menjamin kepastian hukum serta memelihara ketenteraman dan kedamaian.
“Kalau Tribrata dan Catur Prasetya benar-benar dijalankan secara konsisten, maka polisi tidak hanya hadir ketika kejahatan sudah terjadi. Polisi harus mampu mencegah, mengungkap dan memutus mata rantai kejahatan sampai ke akar-akarnya,” tegas Juhairi.
Salah satu persoalan yang dinilai menjadi tantangan serius di Masalembu adalah dugaan maraknya peredaran narkoba.
Karena itu, Ahmad Juhairi meminta Kapolsek Masalembu yang baru tidak menganggap persoalan narkoba sebagai perkara biasa.
Peredaran narkotika, menurutnya, bukan hanya persoalan kriminalitas, tetapi ancaman langsung terhadap masa depan generasi muda dan keamanan masyarakat.
“Peredaran narkoba harus menjadi salah satu prioritas utama. Jangan hanya menangkap pengguna atau kurir kecil, tetapi harus dibongkar siapa bandar, pemasok dan jaringan di belakangnya,” ujarnya.
Bahkan, dia juga menekankan pentingnya pengawasan internal di tubuh kepolisian.
Menurut Juhairi, pemberantasan narkoba tidak akan pernah maksimal apabila masih terdapat oknum aparat yang justru memberikan perlindungan atau menjadi “backing” bagi jaringan peredaran narkoba.
Karena itu, dia meminta Iptu Muhajirin memastikan seluruh personel di Polsek Masalembu bekerja secara profesional dan tidak terlibat dalam praktik yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat.
“Kapolsek baru harus mampu memastikan tidak ada bandar narkoba yang merasa kebal hukum di Masalembu. Lebih dari itu, harus dipastikan tidak ada satu pun anggota kepolisian yang menjadi backing bandar narkoba,” tegasnya.
Politisi muda dari Partai NasDem itu juga mendorong agar penanganan narkoba di Masalembu dilakukan secara menyeluruh.
Penindakan tidak boleh berhenti pada penangkapan pelaku di lapangan, tetapi harus dilanjutkan dengan pengungkapan jaringan dan aliran barang maupun uang yang menopang bisnis haram tersebut.
Menurutnya, keberhasilan aparat tidak semestinya hanya diukur dari berapa banyak orang yang ditangkap, tetapi dari sejauh mana jaringan narkoba dapat diputus dan wilayah tersebut benar-benar terbebas dari peredaran narkotika.
“Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar berita penangkapan. Masyarakat ingin melihat Masalembu aman, generasi mudanya terlindungi dan jaringan narkoba benar-benar diberantas,” pungkasnya. ***
Penulis : Nola
Editor : Seno CS
Sumber Berita: https://News9.id
