PAMEKASAN, NEWS9 – Menjadi polemik ditengah masyarakat terkait dugaan pungutan liar (Pungli) oleh dinas koperasi UMKM dan Naker Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur.
Menurut isu yang beredar salah satu PLH kepala bidang (Kabid) di dinas koperasi UMKM dan Naker melakukan pungli pada pelaku UMKM di food colony berkedok iuran sampah.
Hal tersebut juga telah di konfirmasi kepada Kepala Dinas Koperasi Pamekasan, Muttaqin, kalau tidak menarik uang sampah dapat dari mana untuk membayar tukang sapunya sedangkan di lapangan faktanya sebagian besar yang menyapu dari pengurus koperasi maju jaya yang sudah di bentuk lebih dulu oleh Diskop itu sendiri.
Seharusnya itu di pihak ketiga kan bukan dari Diskop yang menarik uang kebersihan sebesar Rp 3000 dari kurang lebih 200 PKL tidak diberikan karcis retribusi kebersihan ,itu sudah melanggar pasal 368 ayat 1 terancam pidana penjara paling lama sembilan tahun tentang (Pungli).
Kalau memang Pemkab mau mengelola food colony jangan setengah-setengah
Ambil alih semua pengelolaan tempat yang ada di kabupaten Pamekasan seperti: SAE Salera,SAE rassah 2,ex tapsiun/pjka dan CFD itu yang membina dan membidangi semua dari Dinas koperasi Pamekasan. pertanyaannya kenapa dinas koperasi tidak mengelola semua sekalian?
Dari dulu anda ini kemana kepala dinas dan Kabid UMKM lagi Bobok segala kerusakan di food colony itu dari dulu di tanggung oleh pengelola terkait kerusakan Sibel habis Rp 3 juta, peralon pecah habis Rp.1 jt serta perawatan Sarpas lainnya tidak ada yang mengganti tidak ada campur tangan Pemkab.
“Malah dulu pernah di ajukan kepada kepala dinas koperasi Muttaqin malah bilangnya itu tanggung jawab anda sebagai pengurus koperasi dan pengelola terkait sarana dan prasarana dan lucunya sekarang dengan adanya relokasi PKL arek Lancor di ambil alih oleh dinas dan fasilitas di food colony di komersialkan,” ujar pengurus food colony. ***
