SUMENEP, NEWS9 – Keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abuya, Kangean, Sumenep, yang seharusnya menjadi harapan bagi pelayanan kesehatan masyarakat kepulauan, justru dinilai membawa kemudaratan.
Sejumlah warga mengeluhkan berbagai persoalan mendasar yang terjadi di rumah sakit tersebut, mulai dari ketiadaan obat hingga persoalan sistem rujukan yang merugikan pasien BPJS.
Salah satu keluhan paling krusial datang dari ketidaktersediaan obat-obatan penting yang telah diresepkan oleh dokter RSUD Abuya.
Kondisi itu memaksa pasien untuk membeli obat di luar rumah sakit, padahal obat-obat tersebut seharusnya tersedia di instalasi farmasi RSUD.
“Bagaimana mungkin obat yang diresepkan dokter di RS sendiri malah harus dicari ke apotek luar? Ini sungguh merugikan masyarakat, apalagi bagi yang ekonominya terbatas,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya, Sabtu (5/4/2025).
Selain itu, ia mengungkapkan bahwa sistem rujukan pasien BPJS juga dinilai sangat membingungkan dan menyulitkan.
Sebagai contoh, ketika seorang pasien BPJS meminta rujukan dari Puskesmas Arjasa, pihak puskesmas menolak karena dokter spesialis di RSUD Abuya belum terdaftar di sistem P-Care BPJS.
Akibatnya, pasien harus membayar biaya pengobatan secara umum.
“Ini jelas sangat merugikan. Kami punya BPJS tapi tak bisa digunakan, hanya karena rumah sakit belum memenuhi syarat administrasi. Ini bukan sekadar kelalaian, tapi bentuk nyata dari ketidakseriusan pemerintah daerah dalam mengelola RSUD,” ujarnya kepada News9.id.
Dia pun mempertanyakan transparansi pengelolaan dana rumah sakit yang diduga hanya menjadi simbol belaka tanpa pelayanan yang nyata.
Bahkan muncul dugaan bahwa dana negara yang digelontorkan untuk RSUD Abuya telah disalahgunakan atau dikorupsi.
“RSUD Abuya saat ini seperti simbol kebohongan publik. Fisiknya ada, tapi manfaatnya nihil. Yang dirugikan ya masyarakat kecil seperti kami,” tegasnya.
Dengan situasi tersebut, masyarakat kepulauan mendesak pemerintah Kabupaten Sumenep untuk segera mengevaluasi total manajemen RSUD Abuya.
Bahkan, mereka meminta pencopotan Direktur Utama RSUD Abuya dan Kepala Dinas Kesehatan yang dianggap belum mampu menghadirkan terobosan serta pelayanan kesehatan yang berpihak kepada masyarakat kecil.
“Kami rasa belum mampu mengambil keputusan dan terobosan baru yang berpihak kepada masyarakat kecil dalam kebijakannya memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal,” tandasnya. ***
