SUMENEP, NEWS9 – Penegakan hukum di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, kembali dipertanyakan.
Seolah rapuh tanpa pondasi, hukum diibaratkan rumah reyot yang mudah ambruk saat diterjang gelombang peredaran narkoba di Kepulauan Masalembu.
Pengacara nasional ABD Rahman Suhu, SH., MH menegaskan, dalam tinjauan hukum, kunci utama pemberantasan narkoba adalah kebersihan internal aparat penegak hukum.
“Tidak akan pernah bisa barang haram itu masuk kalau aparatnya betul-betul bersih dan punya tanggung jawab pada negara serta masyarakat,” tegasnya, Selasa (15/7/2025).
Sayangnya, fakta di lapangan justru mencengangkan. Pasca temuan 35 kilogram sabu di perairan Pulau Masalembu, transaksi narkoba disebut makin gila-gilaan.
Ironisnya, lokasi transaksi bahkan hanya berjarak 60 meter dari Kantor Polsek Masalembu.
Pertanyaannya sederhana, mengapa peredaran narkoba tetap eksis? Apakah ada pembiaran? Atau justru ada dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum?
Sementara itu, ada dua nama oknum polisi di Polsek Masalembu disebut-sebut warga sebagai pihak yang patut diselidiki.
Bisnis narkoba memang menggiurkan. Keuntungannya membuat banyak orang gelap mata.
Jika Kapolri dan Kapolda tidak turun tangan maksimal di Kepulauan Masalembu, degradasi integritas penegakan hukum hanya akan makin parah.
Hingga berita ini kembali dinaikkan, Kapolri, Kapolda Jatim, Kapolres Sumenep, dan Kapolsek Masalembu belum memberikan keterangan resmi meski Kapolsek telah dihubungi melalui pesan aplikasi WhatsAppnya oleh tim News9.id.
Kini masyarakat hanya menanti tindakan nyata. Masalembu butuh keadilan, bukan sekadar janji di atas kertas dan pencitraan atas hasil temuan narkoba oleh nelayan beberapa waktu lalu. ***
