SAMPANG, NEWS9 – Pemerintah Kabupaten Sampang melalui Dinas Pendidikan (Disdik) kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan, khususnya di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Bertempat di Aula Dinas Pendidikan, Jalan Jaksa Agung Suprapto No. 77, Selasa (24/6), Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) menggelar kegiatan Advokasi Akreditasi dan Program PAUD Tahun 2025.
Acara yang dihadiri oleh perwakilan dari 290 lembaga PAUD yang belum terakreditasi ini secara resmi dibuka oleh Kepala Bidang PAUD dan PNFI, RR Dewi Trisna, SP, S.Pd, M.Pd.
Dalam sambutannya, Dewi menegaskan bahwa akreditasi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bagian dari proses penjaminan mutu layanan pendidikan.
“Kegiatan ini bukan hanya advokasi, tapi juga bentuk pendampingan langsung kepada lembaga, termasuk bimbingan teknis pengisian Sispena (Sistem Penilaian Akreditasi) dan pendampingan daring secara intensif,” jelas Dewi.
Ia juga menyoroti perubahan paradigma dalam sistem akreditasi PAUD sejak 2018 yang kini berbasis kinerja.
Dengan kata lain, akreditasi tak lagi semata-mata bergantung pada kelengkapan administrasi maupun sarana prasarana, melainkan pada kemampuan lembaga dalam menjalankan program dan mencapai tujuan pendidikan secara nyata.
“Masih banyak lembaga yang enggan menjalani proses akreditasi karena beranggapan bahwa akreditasi hanya soal fasilitas. Ini adalah pola pikir yang harus diluruskan,” tambahnya.
Data terkini mencatat, dari total 994 lembaga PAUD di Kabupaten Sampang, sebanyak 704 telah berhasil meraih status terakreditasi.
Sementara itu, 290 lembaga sisanya menjadi fokus dalam kegiatan advokasi kali ini.
Dengan dorongan dan fasilitasi dari Dinas Pendidikan, diharapkan seluruh lembaga PAUD di Sampang dapat merampungkan proses akreditasi paling lambat tahun 2025.
Langkah ini dinilai krusial dalam memastikan bahwa seluruh anak usia dini di wilayah tersebut mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas dan setara.
Kegiatan advokasi ini juga menjadi bentuk nyata sinergi antara pemerintah dan lembaga pendidikan dalam mewujudkan pendidikan yang lebih inklusif, bermutu, dan berorientasi pada pengembangan karakter anak sejak usia dini. ***
