PROBOLINGGO, NEWS9 – Fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Probolinggo menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar Rabu, 17 Juni 2026.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo M. Zubaidi itu merupakan tindak lanjut atas penyampaian Nota Penjelasan Bupati mengenai LPj APBD 2025.
Hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto, anggota DPRD, unsur Forkopimda, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
Fraksi Partai Golkar menyoroti keberadaan jaringan kabel internet yang dinilai semakin semrawut hingga menjangkau desa dan kelurahan.
Fraksi tersebut meminta pemerintah daerah segera melakukan penertiban terhadap kabel-kabel yang menumpuk pada satu tiang karena dianggap mengganggu estetika tata ruang dan keindahan lingkungan.
Sementara itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mempertanyakan lonjakan belanja tidak terduga pada tahun anggaran 2025. Fraksi meminta penjelasan pemerintah daerah mengenai faktor yang menyebabkan kenaikan belanja tersebut, apakah dipicu oleh kondisi darurat tertentu atau adanya pengeluaran yang semestinya dialokasikan melalui pos belanja lain.
Fraksi Partai Gerindra memberikan apresiasi atas capaian pendapatan daerah yang terealisasi sebesar Rp2,51 triliun atau 102,87 persen dari target.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga tercatat mencapai Rp443,7 miliar atau 104,93 persen dari target yang ditetapkan.
Meski demikian, Gerindra menilai keberhasilan pendapatan perlu diimbangi dengan kualitas belanja yang mampu memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Gerindra juga menyoroti masih rendahnya realisasi sejumlah komponen belanja modal. Belanja modal tanah hanya terealisasi 30,68 persen, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar 78,35 persen, serta belanja modal aset tidak berwujud yang mencapai 67,34 persen.
Pandangan serupa disampaikan Fraksi NasDem. Fraksi ini menilai kinerja fiskal daerah secara umum menunjukkan hasil positif dengan realisasi pendapatan sebesar Rp2,51 triliun dan surplus anggaran mencapai Rp69,97 miliar.
Namun NasDem menyoroti masih adanya anggaran yang tidak terserap sebesar Rp120,98 miliar dari total pagu belanja setelah perubahan yang mencapai Rp2,61 triliun.
Di sektor ketahanan pangan, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi realisasi anggaran Dinas Ketahanan Pangan yang mencapai 91,58 persen.
Kendati demikian, fraksi ini mempertanyakan rendahnya serapan anggaran pada program penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan serta pengawasan keamanan pangan segar yang dinilai penting untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat dan perlindungan konsumen.
Adapun Fraksi PPP mempertanyakan sumber-sumber pendapatan yang menyebabkan realisasi pendapatan daerah melampaui target hingga lebih dari Rp69 miliar. Fraksi ini meminta pemerintah daerah menjelaskan komponen pendapatan yang berkontribusi terhadap capaian tersebut.
Berbagai masukan, kritik, dan pertanyaan dari seluruh fraksi tersebut akan dijawab pihak eksekutif dalam agenda rapat berikutnya melalui penyampaian Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda LPj Pelaksanaan APBD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2025. ***
