JOMBANG, NEWS9 – Dua oknum wartawan online berinisial AS dan DA diduga berulah dengan membawa berkas aduan masyarakat (Dumas) ke kepolisian dan mendatangi Kepala Desa (Kades) Sembung, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang.
Pasalnya, surat tersebut menggunakan kop resmi Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) dengan tanda tangan dan stempel DPC PWRI Mojokerto.
Ketua OKK PWRI Pusat, Bang Tomy, menegaskan bahwa di Mojokerto tidak ada DPC PWRI.
“Yang ada hanya DPD PWRI Jawa Timur yang telah dikukuhkan pada 12 Desember 2024, dengan ketua Moh. Ridwan S.,” jelasnya.
Senada dengan Tomy, Ketua Umum DPP PWRI, Dr. Suriyanto Pd, SH, MH, M.Kn, menyampaikan rasa geramnya atas tindakan kedua oknum tersebut.
“Ini harus segera ditindaklanjuti,” tegasnya.
Ketua PWRI Jombang, Sudrajat, membantah keterlibatan organisasinya dalam aksi tersebut.
“Saya tidak pernah mengeluarkan instruksi atau mengizinkan anggota kami melakukan hal seperti itu. Terlebih, untuk menakut-nakuti kepala desa,” ujarnya, Kamis (30/1/2025).
Sudrajat juga menegaskan bahwa PWRI belum terbentuk di Mojokerto.
“Organisasi saya belum ada di Mojokerto,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPD PWRI Jawa Timur, Ridwan, menyatakan kekecewaannya terhadap tindakan dua oknum wartawan tersebut.
“Mereka telah mencoreng nama baik organisasi, melanggar kode etik jurnalistik, serta merusak profesi wartawan,” tegasnya.
Menurut Ridwan, jurnalis sejatinya memiliki tugas utama mengumpulkan informasi yang akurat dan relevan.
“Seorang wartawan harus melakukan riset, wawancara, observasi, dan pencarian data guna menyajikan informasi yang benar kepada masyarakat, bukan mencatut nama organisasi lain untuk kepentingan tertentu,” tandasnya.
Sebagai langkah tegas, DPD PWRI Jatim mengutuk tindakan dua oknum tersebut dan meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut tuntas dugaan pencatutan nama PWRI serta intimidasi terhadap kepala desa.
“Kami akan mengawal kasus ini hingga tuntas demi menjaga marwah PWRI dan profesionalisme jurnalis,” pungkas Ridwan. ***
